Dewan Dapil Rumpes Siap Perjuangkan Hasil Musrenbang
Anggota DPRD Pekanbaru bersama Camat dan Dinas Terkait usai melaksanakan Musrenbang di Kantor Camat Rumbai Pesisir
PEKANBARU - Ada banyak usulan masyarakat kota Pekanbaru kota Pekanbaru dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), saat ini tengah digalang oleh wakil-wakilnya di parlemen DPRD Kota Pekanbaru, bersama seluruh perangkat kecamatan. Khususnya di wilayah kecamatan Rumbai Pesisir (Rumpes) terdiri dari delapan kelurahan, mulai dari usulan perbaikan infrastruktur sampai kepada bantuan kaki palsu.
Diharapankan oleh kalangan masyarakat, dari Musrenbang ini tidak hanya sekadar menyampaikan usulan pembangunan daerah, akan tetapi bisa diperjuangkan dan direalisasikan seperti yang diharapkan bersama-bersama. "Harapan kami ya itu, jangan hanya sekedar terima usulan masyarakat saja akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti nyata," kata Sardi Warga Rumpes kepada wartawan.
Kegiatan Musrenbang kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang dilaksanakan Senin (11/2) pagi hingga jelang dzuhur ini di kantor kecamatan Rumbai Pesisir yang kondisinya kini cukup memprihatinkan dan diusulkan untuk pindah ke tempat yang representatif.
Dari kegiatan ini, Camat Rumpes, Syamsudin yang memimpin jalannya musrenbang kecamatan Rumpes ini mengatakan, untuk wilayahnya sudah selesai melaksanakan Musrenbang dan selanjut akan dilanjutkan ke Musrenbang kota Pekanbaru.
"Musrenbang tingkat kelurahan sudah selesai kita laksanakan, sebelumnya juga pra musrenbang sudah kita laksanakan dan saat ini kita pemaparan hasil musrenbang kepada seluruh dinas terkait yang ada usulan masyarakat berkaitan dengan dinas-dinas yang diundang," kata Syamsudin kepada wartawan usai acara.
Disampaikannya, semua usulan masyarakat di akomodir semuanya, dan akan dikirimkan semua nya kepada OPD terkait. "Usulannya banyak, tidak hanya semenisasi akan tetapi banyak ada juga usulan kaki palsu, dan akan di teruskan ke dinas sosial karena ini sangat dibutuhkan," tambahnya lagi.
Banyak unsur yang diundang, seperti forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkimpimcam) ada dinas terkait, ada Ketua forum RT/RW, LPM, para lurah dan juga anggota DPRD Kota Pekanbaru dan juga anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru, termasuk juga kapolsek dan danramil.
"Alhamdulillah yang anggota dewan provinsi yang kita undang tidak hadir, mungkin ada halangan, namun Musrenbang tetap berjalan," paparnya.
Harapannya, tentu kepada wakil-wakil masyarakat di DPRD Kota Pekanbaru, khususnya yang dari Dapil II RumbI-Rumbai Pesisir, ada sekitar tujuh anggota dewan yang duduk, namun yang berkesempatan hadir Aidil Amril dari partai demokrat, Krismat dari partai Hanura, dan Firmansyah dari PKS. Tentunya untuk dapat membawa hasil musrenbang dapat direalisasikan. "Masyarakat juga berharap apa yang sudah diusulkan itu dapat terealisasi," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dapil II Krismat Hutagalung, mengatakan dari hasil pemaparan Musrenbang ini, dikatakannya untuk Rumbai dan Rumbai Pesisir sampai saat ini infrastruktur dinilai masih tertinggal dari daerah lain di Kota Pekanbaru ini termasuk juga soal bangunan sekolahnya.
"Ini disebabkan karena wilayahnya yang cukup luas, maka dari dewan yang duduk dari dapil II ini bersepakat untuk membuat skala prioritas dibangun, dan tentunya langsung bersentuhan dengan masyarakat," katanya.
Begitu juga diungkapkan Aidil Amri, menurutnya untuk saat ini yang paling penting itu adalah soal kantor layanan masyarakat, dimana saat ini yang jadi sorotan adalah kondisi kantor kecamatan Rumpes, dan juga kantor lurah ada yang kondisinya perlu perhatian juga.
"Kantor Camat Rumpes ini harus dianggarkan untuk dibangun tahun depan, tentunya ditempat yang jelas kepemilikan Pemko nya. Karena ini kaitannya layanan kepada masyarakat," tuturnya.
Selain itu juga, soal tanah perkuburan yang saat ini dianggarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, itu disebut tidak ada pungutan biaya dari masyarakat soal pengadaannya. "Sudah dianggarkan, dan gratis bagi masyarakat. Berbeda dengan yang diadakan oleh yayasan. Harapan kita tentu ini bisa direalisasikan," ujarnya.
Sementara itu, disampaikan Anggota Fraksi dari PKS, Firmansyah, juga mengatakan soal permintaan pembangunan sekolah. Untuk tingkat SLTP tentu menjadi kewenangan Pemko Pekanbaru, sementara untuk SLTA tentu akan koordinasi dengan dewan provinsi dapil Pekanbaru. "Artinya semua usulan dari masyarakat kita akan perjuangkan tentunya untuk masyarakat juga. Yang jelas semua akan disesuaikan dengan anggaran yang ada," sebutnya.