JPO Jika Hanya Untuk Reklame Bagus Dibongkar Saja
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE
Gilangnews.com - PEKANBARU, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, menyayangkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru acuh dengan kondisi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang kondisi mengkhawatirkan, namun tidak ada upaya untuk perbaikan, dan malah hanya menjadi tempat reklame.
"Apa Satkernya tidak mengecek, apa mereka buta! Kondisi JPO nya sudah mengkhawatirkan, lapuk dan berkarat. Kok malah hanya dijadikan tempat mejeng reklame yang membuat wajah kota menjadi buruk,’’ tegas Romi Selasa (7/3).
Mendsengar informasi bahwa banyak JPO yang rusak dan tidak terawat, Romi langsung tersulut amarahnya. Karena memang dia sangat khawatir dengan kondisi JPO yang ada saat ini. Bahkan ada juga JPO yang tanpa tangga tetap dibiarkan tegak, hanya menjadikan Pekanbaru hutan reklame. ditambah saat ini kondisi cuaca yang ekstrim, penghujan dan angin kencang.
"Menurutku, kalau mati pula warga Pekanbaru gara-gara tertimpa atau jatuh dari JPO, lebih baik di bongkar saja JPO nya,’’ ungkapnya lagi.
Dari sejumlah titik JPO yang ada di Pekanbaru, baik yang dikelola Pemko maupun pihak ketiga, semuanya dinilai tidak layak. Politisi PDI P merasa miris melihat kondisi semuanya. Disebutkanya tidak terawat dengan baik, dan hanya dimanfaatkan oleh seseorang yang hanya mencari keuntungan namun mengabaikan keselamatan masyarakat banyak, seperti memanfaatkan untuk iklan, reklame, baliho.
"JPO sekarang ini tidak diperuntukkan untuk penyebrangan, kita melihatnya hanya untuk pasang iklan saja. Contohnya di JPO Giant Panam, tangganya pun tidak ada,’’ tambahnya.
Berangkat dari sana, Romi pun mempertanyakan seperti apa izinnya. "Apakah hanya dilihat-lihat saja oleh Pemko. Janganlah hanya melihat, tapi harus ada actionnya, cek izinnya kalau tidak ada izin bongkar, seperti yang dilakukan di jalan Riau sebelumnya,’’ ungkapnya.
Dalam penertibannya, Romi mengatakan jangan pilih kasih, atau jangan membela yang menyetor ke kantong pribadi yang banyak, lalu kepentingan masyarkat banyak diabaikan. "Jangan pilih kasih lah. Kita melihat kota Pekanbaru ini sakit kepala kita, lihatlah, dimana-mana banyak berjejer reklame yang semerawut, terkesan suka-suka saja memasannya. Pekanbaru ini bukan kota suka-suka loh,’’ jelasnya.
Disayangkan Romi lagi terhadap JPO yang rusak dan tidak terawat itu, dan hanya mengambil keuntungan saja dari reklame yang dipasang. Berubah fungsinya. "Yang jadi pertanyaan, itu malah menghasilkan uang, apakah itu masuk PAD Pemko kita tidak tahu, ini kita pertanyakan, ada tidak izinnya, yang ada malah tidak tertata jadi semak saja, kayak hutan Pekanbaru ini,’’ paparnya.
Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk dapat memaparkan PAD dari semua reklame yang dipasang di JPO itu. Sebagai lembaga DPRD ditegaskannya berhak tahu. Karena ada undang-undang untuk itu.
"Udah capek sebenarnya, kami di DPRD mengomentari soal JPO ini, dan juga reklame ilegalnya, tapi Bapenda diam saja, Satpol pun tidak bisa menjalankan fungsinya sebegai penegak Perda. Begitu juga BPTPM. Tidak action dari Pemko, apakah DPRD tidak dianggap?’’ tanyanya.
Kepada Wali Kota Pekanbaru terpilih nanti, Romi menyarankan supaya Kepala Bapenda sekarang ini untuk diganti saja. "Tak ada apa-apanya kepala Bapenda itu, tak bisa kerja saya lihat, apa sengaja membiarkan pekanbaru menjadi hutan reklame illegal, dan tidak bisa menata penempatannya. Masa dibiarkan saja,’’ ungkapnya geram.
Begitu juga masalah iklan rokok di pinggir-pinggir jalan itu, pakai lampu lagi. Romi juga mempertanyakan, ada apa tidak izinnya. "Karena menurut hemat saya, kalau semuanya itu ada izinnya, PAD kita bisa melebihi target, ini tidak entah kemana masuknya uang itu, jangan-jangan untuk memperkaya diri sendiri saja,’’ paparnya.
Maka itu, ditegaskan Romi, aturan dibuat itu bukan untuk dilanggar, tapi ditegakkan. "Kondisi sekarang malah berbalik. Aturan dibuat dilanggar. Negara ini untuk diketahui hancur bukan karena orang jahat saja, akan tetapi orang baik yang cuek juga membuat hancur,’’ paparnya.
Maka itu, Romi minta Pemko untuk serius melakukan penertiban, baik terhadap JPO, maupun reklame dan iklan illegal. "Arahkan membuat izin yang sesuai dengan aturan, dan PAD nya untuk Pemko, bukan untuk kantong sendiri,’’ tambahnya lagi.
Kedepan, dalam waktu dekat, Romi minta kepada komisi terkait untuk hearing.(GT)