Gilangnews.com - Hubungan antara bakal calon incumbent Pilgub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan PDI Perjuangan diketahui kian merenggang. Sinyal kuat, tiket dukungan PDIP yang merupakan hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri tak akan diberikan kepada Ahok.

 

Bukan tanpa sebab PDIP ogah memberikan dukungan terhadap Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berang alias kesal terhadap sikap Ahok. 

 

Mantan Bupati Belitung Timur ini dianggap tak menghargai mekanisme partai dan mengaku tak butuh dukungan PDIP. Ahok merasa sudah cukup nyalon di Pilgub DKI dengan hanya didukung Partai Golkar, NasDem dan Hanura.

 

Ahok 'merayu' dan sempat melaporkan posisinya saat memilih jalur partai politik dan meninggalkan jalur independen kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun ternyata, respon yang diterima tak semulus keinginan Ahok. 

 

Kala itu, Ahok diajak Presiden Joko Widodo satu mobil dengan Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani menghadiri Rapimnas Partai Golkar. Kabarnya, di dalam mobil Megawati menawari Ahok jadi kader PDIP jika ingin diusung oleh partai berlogo banteng itu di Pilgub DKI.

 

Tetapi Ahok menolak tawaran dan permintaan Megawati. Sejak itu, respon Megawati terhadap Ahok dingin dan bahkan Ahok pulang duluan usai acara Rapimnas Golkar tersebut.

 

"Ya saya ngomong aja, saya sampaikan bahwa, Bu (Megawati) saya udah putuskan sama Teman Ahok dan tiga partai (Hanura, NasDem dan Golkar) pakai jalur parpol. Terus PDIP, dia (Megawati) bilang, kita ada mekanisme," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7) lalu.

 

Dalam Rapimnas Golkar, Megawati duduk tak jauh dari Ahok. Keduanya hanya dipisahkan oleh satu kursi yang diisi oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

 

Wajah Megawati terlihat datar, tanpa senyum, apalagi tepuk tangan saat semua orang menyambut Ahok di arena Rapimnas.

 

Teranyar, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan dan pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulawesi Utara di Manado, Selasa (9/8). Kader PDI Perjuangan dan kepala daerah yang diusung PDIP diminta Megawati untuk menjaga etika dan sopan santun dalam berpolitik. 

 

Namun, imbauan Megawati tersebut belum dapat dipastikan untuk menyentil Ahok.

 

"Kader perlu menjaga dan menegakkan etika dalam politik. Kader PDI Perjuangan harus menjaga sopan santun," kata Megawati.

 

Dengan menjaga etika dan sopan santun dalam politik, Megawati berharap PDIP jadi partai pelopor yang memberi perhatian dan dukungan kepada rakyat sehingga menjadi partai yang dicintai rakyat.

 

"Kader PDIP, turunlah dan mendekatlah ke rakyat. Bekerja baik dan cobalah menyejahterakan rakyat," pesan Megawati.

 

Oleh karena itu, Megawati mengingatkan para kader PDIP dan para kepala daerah yang diusung PDIP untuk bisa bergerak cepat dan optimal. Apalagi saat ini PDIP menjadi partai pemenang pemilu.

 

Bukan rahasia lagi bila Ahok dikenal sebagai orang yang memiliki karakter ceplas ceplos dan bahkan tak jarang pula Ahok 'duel' dengan banyak pihak. Tak terkecuali dengan orang-orang partai besutan Megawati Soekarnoputri.

 

Sedangkan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyesalkan Ahok yang mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal rekomendasi dukungan. Ahok mau menggandeng Djarot menjadi cawagubnya, tetapi di sisi lain tak memilih mendaftarkan diri ke PDIP.

 

"Tata krama dan etikanya di mana. Jadi kebalik-kebalik. Kesannya tidak paham prosedur. Jadi enggak simpatik kalau caranya seperti itu. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri lah," kata Pareira.

 

Pareira menegaskan, PDIP memiliki proses dan mekanisme soal Pilkada DKI Jakarta. Jika ada orang yang tertarik dan ingin mendapatkan rekomendasi dari PDIP, kata dia, tentunya harus mengikuti proses dan mekanisme yang ada.

 

"Kalau dia bicara pada Bu Mega orang yang konstitusionalis seperti itu bukan pada posisinya. Kan Ahok sudah memiliki KTP, kalau Ahok milih independen silakan. Kalau mau minta dukungan dia harus ikut dong aturan main," tegasnya.

 

PDIP sendiri mengaku tersinggung dengan ucapan Ahok yang sudah tak butuh dukungan di Pilgub DKI karena merasa sudah cukup dengan tiga partai. Bahkan, DPD PDIP DKI Jakarta menginisiasi pertemuan untuk membangun koalisi kekeluargaan dengan Gerindra, PAN, PKS, PPP, PKB dan Demokrat untuk bahas calon penantang Ahok.

 

Sinyal Megawati tak akan mengusung Ahok lainnya adalah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, kekuasaan politik bagi PDI Perjuangan dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan politik untuk membumikan wajah kekuasaan yang merakyat, berpihak pada wong cilik, dan membangun masa depan Indonesia agar berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

 

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa proses kelembagaan partai untuk menyiapkan calon pemimpin, termasuk calon kepala daerah betul-betul harus dipersiapkan dengan baik.

 

"Menjadi calon kepala daerah bukan sekedar elektabilitas semata. Elektabilitas akan menciptakan kesombongan individual jika tidak disertai pemahaman watak kepemimpinan yang merakyat, rendah hati, dan menyatukan. Atas dasar itulah kekuasaan ditujukan untuk kepentingan kolektif rakyat, bukan kepentingan kapital yang sering kali campur tangan dalam setiap pilkada," kata Hasto usai memberikan pengarahan di rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulawesi Utara di Manado, Selasa (9/8).

 

Untuk diketahui, saat ini nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai sebagai lawan tangguh Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Sejumlah relawan dan warga mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar mengusung Risma di Pilgub mendatang.

 

[P]

 

Merdeka.com