Studi Penentuan Lokasi Ibu Kota Baru Sudah Capai 90 Persen
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.
GILANGNEWS.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kajian penentuan lokasi ibu kota baru sudah mencapai lebih dari 90 persen. Penentuan daerah yang akan menjadi ibu kota baru rencananya bakal ditetapkan tahun ini.
"Perkembangan studi sudah sampai akhir, sampai nanti Presiden memutuskan lokasi. (Studi) sudah di atas 90 persen," katanya di Gedung DPR, Selasa (18/6).
Kajian awal tersebut mencakup penentuan lokasi, studi kelayakan (feasibilty study/FS), dan bisnis model yang akan dikembangkan untuk ibu kota baru. Dalam kajian tersebut, lanjutnya, Bappenas juga memasukkan studi kajian unsur sosial budaya dan psikologi meliputi tingkat penerimaan masyarakat lokal terhadap kelompok pendatang.
"Kami sudah diskusi dengan masyarakat di kandidat lokasi tentang migrasi tadi. Kami melihat secara sejarah masyarakat lokal dan pendatang berbaur, ini yang juga menjadi dasar kami dalam penentuan lokasi, di samping fisik contohnya kebencanaan," katanya.
Selanjutnya, Bappenas akan menyerahkan hasil kajian beserta kandidat calon ibu kota kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ibu kota baru nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil rekomendasi Presiden Jokowi.
"Hasil kajian baru akan final kalau sudah sampai rekomendasi Bapak Presiden," katanya.
Di sisi lain, ia mengaku Bappenas belum memiliki hitungan terkait anggaran pemindahan ibu kota yang rencananya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ia hanya memastikan anggaran yang digelontorkan tidak akan signifikan.
Bappenas memprediksi pemindahan ibu kota bakal membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN rencananya hanya akan mengambil porsi Rp30,6 triliun atau 6,56 persen dari kebutuhan anggaran.
Sementara itu, uluran tangan swasta diharapkan bisa mencapai Rp435,4 triliun atau 93,43 persen. Dari angka tersebut, sebanyak Rp340,4 triliun akan disediakan melalui skema KPBU dan sisa Rp95 triliun akan disediakan swasta murni.
"Kami hitung dulu karena tahun 2020 lebih banyak kepada persiapan, kan master plan (rancangan) segala macam, artinya anggarannya belum terlalu besar. Kami memang arahnya tidak akan mengandalkan APBN," tuturnya.
Bappenas sendiri mengusulkan pagu indikatif 2020 sebesar Rp1,81 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan dengan pagu anggaran tahun lalu sebesar Rp1,78 triliun, namun turun dibandingkan dengan pagu anggaran pada 2018 sebesar Rp3,06 triliun. Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).