Nasional

Menteri PAN - RB Sebut 60 Persen Aparatur Negara Hanya Juru Ketik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur

Gilangnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan 60 persen aparatur negara kemampuannya hanya juru ketik. ”Kita tidak usah nyalahin siapa-siapa. Ini tantangan kita,” ujarnya di acara Festival Pemerintahan Terbuka di Bojonegoro, Rabu, 19 Oktober 2016.

Asman menyebutkan ke depannya bagaimana dapat mengubah aparatur di negeri ini dalam jangka pendek. Tentu saja tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. "Ini salah kita sendiri."

Dalam kesempatan itu Asman menyebutkan bahwa  Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh melarat. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  kini tengah menyusun sistem pengupahan/penggajian.

"Bila sekarang tiap kegiatan ada honornya, ke depannya tidak boleh lagi. Sebagai gantinya ada tunjagan kinerja yang tergantung prestasi masing-masing pegawai," ucap Asman.

Asman mengaku dalam dua bulan terakhir ini sering keliling daerah. Saat datang ke Bojonegoro, ia menemukan banyak sesuatu yang luar biasa yakni model-model panduan untuk keterbukaan publik.

Menurut Asman, kementerian sudah menetapkan 59 model keterbukaan informasi yang bisa dijadikan percontohan nasional. Salah satunya di Bojonegoro. "Ini tentu membanggakan." Dia mengapresiasi Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau Open Government Partnership (OGP) di Bojonegoro karena bisa diketahui alokasi anggaran di daerah setempat.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya OGP yang sudah berjalan di Bojonegoro," jelas dia. Menteri Asman akan mendesak semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait OGP yang akan dijadikan percontohan di Indonesia. "Saya minta daerah lain belajar OGP ke Bojonegoro. Belajar bukan studi banding, " katanya menegaskan.

Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya menjelaskan bahwa proses adanya OGP di daerahnya dapat berjalan melalui kolaborasi empat komponen yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Kolaborasi empat komponen itu secara bersama untuk memecahkan masalah dengan cepat, bukan kolaborasi saling menghujat," tandasnya.

Sumber: Tempo / Antara


Tulis Komentar