Masih kata Zulfahmi, dari informasi yang ia terima, Jatah blanko, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Sehingga sejak pertama diterapkannya program e-KTP oleh pemerintah, selalu menimbulkan persoalan.

"Memang semua daerah menurut informasi yang saya terima hanya dapat jatah blanko terbatas, termasuk di Pekanbaru. Padahal kebutuhannya sangat besar," ungkap Zulfahmi.

Oleh sebab itu, Politisi Hanura ini mengingatkan Disdukcapil agar memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Ini perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga jangan sampai membuat masyarakat kebingungan. Kenapa membuat e-KTP itu selesainya bisa 2-3 bulan bahkan bertahun," imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi, menyebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD dan reses ini merupakan wadah untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Melalui kegiatan reses, setiap anggoata DPRD dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat yang diwakilinya untuk mendengarkan masukan dan aspirasi, terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.

"Aspirasi dan masukan yang diperoleh, merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai
dengan kewenanganya," pungkasnya.

Diakhir acara reses ditutup dengan sholat ashar berjamaah di masjid al rasyid.

Sumber : RIL /  Editor : CCL