Legislator

Kendala TNI Jaga Natuna: Banyak Kapal Tak Berbahan Bakar B20

Ilustrasi kapal milik Indonesia.

GILANGNEWS.COM - Panglima Komando Armada (Koarmada) I TNI Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan masih banyak kapal TNI yang belum bisa menggunakan bahan bakar B20 karena belum dimodifikasi. Walhasil, hal itu jadi kendala dalam menjaga perairan Natuna.

Pengawasan perairan Natuna dari kapal asing juga menjadi tidak optimal.

"Di Natuna itu ada kebijakan B20. Harus B20 atau B30. Sedangkan kapal-kapal kita sedikit yang sudah dimodifikasi menggunakan bahan bakar B20. Ini juga kendala," kata Ali saat menghadiri diskusi di KAHMI Center, Jakarta, Jumat (24/1).

B20 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan kandungan minyak sawit. B20 berarti mengombinasikan 80 persen solar dan 20 persen minyak sawit.

Kendala lain, lanjut Ali, di Natuna belum banyak stasiun pengisian bahan bakar B20. Hal itu membuat kapal-kapal penjaga perairan Natuna, yang sudah berbahan bakar B20, juga tidak optimal karena tidak bisa berlama-lama berpatroli.

Ali mengatakan sudah ada solusi yang sudah ditempuh. Solusinya berupa kapal tanker berisi bahan bakar B20 dari daerah lain dikirim ke perairan Natuna.

"Karena di Natuna ga ada B20. Jadi dia mengisi bahan bakar dari kapal tanker itu," kata Ali.

Ali mengaku sudah mengusulkan agar dibangun suatu tangki timbun sebagai tempat penyediaan bahan bakar TNI. Tujuannya agar operasi TNI dapat lebih lama dan lebih jauh jangkauannya.

"Sehingga operasional lebih lama dan lebih jauh. Mungkin bisa ke laut lepas di luar ZEE," kata dia.

Ali juga tak menampik jika ada anggapan anggaran TNI tergolong kecil sehingga membuat pengawasan wilayah perbatasan menjadi tidak maksimal.

Diketahui, total anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp126,5 Triliun yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tahun 2020. Dari total itu, anggaran harus dibagi-bagi untuk tiga Matra TNI dan Mabes TNI.

"Kita mesti dibagi 3 sampai 5 lagi. Lalu alutsista kita lebih banyak. Pemeliharaan alutsista besar juga. Kalau segitu pembiayaannya kurang," kata dia.

Ali mengatakan pihaknya tetap operasi di ZEE perairan Natuna Utara dari gangguan kapal nelayan asing. Tentu dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi.

Banyak kapal asing yang kedapatan menangkap ikan di perairan Natuna. Merujuk dari UNCLOS PBB 1982, perairan tersebut termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sempat ramai tentang kapal-kapal China yang mengeksploitasi Laut Natuna Utara pada akhir Desember 2019 hingga awal Januari lalu. Mereka juga didampingi sejumlah kapal coast guard.

TNI tidak diam. Ada sejumlah langkah yang dilakukan, misalnya dengan mengusir secara persuasif. Tidak langsung menangkapnya.

"Seperti kemarin kita mengusir kapal-kapal ikan China, kemudian berkomunikasi dengan Coast Guard mereka kita berupaya soft dulu. Kalau mereka soft enggak mau, baru hard power," kata Ali.


Tulis Komentar