Dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili Asisten  I Pemerintah Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie, DPRD Riau, Kejati Riau, Polda Riau,  Korem 031 / WB, Lanal Dumai, Binda Riau dan sejumlah instansi lainnya.

 

Kata Danlanud, sebagaimana diketahui bersama, pemberantasan KKN merupakan suatu upaya meningkatkan kinerja demi mewujudkan reformasi birokrasi. Dan ini merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi TNI Angkatan Udara yang modern.

 

"Penerapan zona bebas KKN ini juga merupakan langkah yang tepat untuk dapat mengembalikan, dan meningkatkan wibawa TNI AU menuju satuan bebas KKN. Dan juga ingin menyetarakan dengan institusi lain di tanah air," tegasnya.

 

Disampaikannya lagi, karena ini baru pencanangkan, dan untuk dinilai itu diharapkan dalam tahun 2020 ini. Dan penilaian ini sendiri dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). "Tentu ada aspek-aspek penilaian yang harus dipenuhi nantinya," tambahnya.

 

Disampaikannya lagi, Lanud RSN sudah pasti ingin segera mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, agar jajaran Lanud RSN bebas KKN. Berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya, seluruh personel  dan PNS di jajaran Lanud RSN menjadi terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sesuai dengan nilai-nilai sumpah prajurit dan sapta marga serta panca prasetya korpri.

 

"Sehingga terbebas dari praktek perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat, karena integritas individu tersebut adalah gambaran dari performa kinerja TNI AU," papar Ronny.

 

Dilanjutkannya lagi, pentingnya peranan setiap pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan harus terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan. tentunya peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tapi yang lebih penting adalah masalah kualitas seperti profesionalime dan integritas moral.

 

"Semoga dengan dilakukannya penandatanganan piagam pencanangan zona integritas ini, diharapkan ada perbaikan nyata dimasa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh dalam mewujudkan tugas pokok Lanud RSN, sesuai harapan TNI AU dalam mewujudkan wilayah bebas KKN serta reformasi birokrasi yang akuntabel," tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru Khairil Indra, yang diketahui KPPN ini sudah meraih predikat WBK dan WWBM, menambahkan, pencanangan zona integritas ini adalah titik dimana zona ini dimulai, serta menjadi tolak ukur penilaian dalam mendapatkan predikat WBK dan WWBM.

 

"Kita sudah melakukan, dan semua instansi pemerintah juga demikian," kata Khairil.

 

Disampaikannya, ada enam areal perubahan itu yang sudah menjadi standarisasinya oleh Mempan RB, KPK, Ombudsman. "Zona Integritas ini bukan hal baru, dan dia sudah berjalan, dan ini menjadi program andalan dari Pemerintah," tegasnya.

 

Adapun poin area perubahan itu disampaikan Khairil, manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan layanan publik. "Tentu disesuaikan dengan tupoksi masing-masing institusi, dan diukur sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan dari pencanangan yang dilaksanakan TNI AU Lanud RSN bisa mendapatkan WBK dan WWBM itu, saya yakin," katanya.

Sumber : RIL /  Editor : ZULFIKRI SH