"Apakah harga BBM Shell, Total, dan AKR juga ditetapkan oleh menteri?" kata Bambang melalui pesan sebagaimana dilansir kepada detikFinance di Jakarta, Senin (9/1/2017). 

Ia menjelaskan, mekanisme penetapan harga Pertamax series berbeda dengan Solar dan Premium. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191/2014). 

Dalam pasal 15 ayat 2 Perpres 191/2014 disebutkan, untuk Harga Indeks Pasar (HIP) BBM umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan pada Menteri ESDM. 

Artinya, Pertamina sebagai badan usaha cukup melaporkan saja harga Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Turbo pada Menteri ESDM. Meski demikian, Pertamina pun tak bisa mengambil untung setinggi langit karena Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 membatasi margin untuk BBM umum sebesar 5-10%. 

Jadi meski ditetapkan sendiri, Pertamina tak boleh mengambil keuntungan dari Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, dan Pertalite hingga lebih dari 10%. "Permen-nya memang begitu," tutup Bambang.***