Menurut Dwi, sebenarnya pihaknya merasa kurang etis mengekspos masalah pemutusan arus listrik tersebut. "Tapi karena kami ditanya wartawan, ya kami membenarkan saja," kata Dwi.

Menurut Dwi, pemutusan tersebut dilakukan setelah tim P2TL menemukan alat yang bisa mempengaruhi pengukuran energi listrik di hotel tersebut. Pemutusan arus listrik ini sudah dilakukan tim P2TL pada 7 Agustus 2017 pada hotel yang sering menjadi tempat menginap para pejabat pemerintah pusat.

"Kita memang memutuskan arus listrik atas temuan tim P2TL itu. Namun saat ini pihak hotel telah membuat sanggahan atas pemutusan tersebut," kata Dwi.

Sanggahan atas pemutusan itu, kata Dwi, akan dijawab pihak PLN. Atas temuan P2TL, pihak hotel harus membayar denda sebesar Rp 9 miliar.

"Kita tetap memberikan waktu untuk pihak hotel atas masalah tersebut. Batas waktunya selama 60 hari. Saat ini baru 30 hari berjalan. Kalau sampai batas waktu 60 hari tidak diselesaikan, ya terpaksa kita putus rampung (pemutusan sebagai pelanggan PLN). Artinya, mereka kita persilakan untuk berhenti menjadi pelanggan kami," kata Dwi.

Pihak wartawan sudah berulang kali mencoba meminta konfirmasi kepada pihak manajemen hotel tersebut. Namun sayangnya, petugas resepsionis hotel tersebut mengatakan harus ada perjanjian terlebih dahulu untuk bisa meminta konfirmasi kepada pihak manajemen. Saat diminta nomor humas dan manajer, namun tidak diberikan. Wartawan juga sudah meninggalkan nomor kontak kepada pihak hotel. Namun itu pun tidak pernah dihubungi pihak hotel.

 

Sumber : datariau.com /