"Makanya sudah diputuskan oleh TPP tapi diganti lagi sama ketum pada saat itu, ini kan tidak mengikuti mekanisme lagi jadi seperti itu ada dua rekom di satu tempat, ada yang sudah dibayar tapi tidak keluar," katanya.

Selain itu, kata dia, terdapat pengaduan dari para calon terkait dugaan mahar yang disebut nilainya tidak masuk akal.

Dihubungi terpisah, Harry Lontung membantah telah mengubah keputusan terkait pencalonan kepala daerah yang sudah diputuskan sebelumnya.

"Enggak ada itu semua, saya mendaftarkan itu kan sesuai dengan aturan pilkada," kata Harry dihubungi terpisah.

Pergantian, kata dia, sah dilakukan selama untuk perbaikan. "Apapun yang diputuskan sebelum dipergunakan itu sah untuk dilakukan perbaikan evaluasi. Kecuali sudah masuk KPU," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdani mengatakan, gejolak yang kini terjadi di partainya bukan karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Dia membantah OSO meminta mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.

Sumber : CNN INDONESIA /