Secara singkat Firdaus mendefinisikan masyarakat Madani sebagai masyarakat yang mengambil nilai-nilai religi sesuai keyakinan agamanya masing-masing sebagai pijakan akhlak dan moral serta ditopang dengan kecerdasan intelektual. Menuju kesitu, Firdaus menyinggung Revolusi Mental dengan 3 dimensi, yakni dimensi akhlak, dimensi karakter dan dimensi kerja keras.

Masyarakat Madani versus Masyarakat Pancasilais?

Dirjen Otda Sumarsono mewakili Pemerintahan ternyata mempersoalkan penggunaan “masyarakat madani” oleh Walikota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Kepala Daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan pusat. Istilah masyarakat madani menurutnya bisa mengundang polemik idielogis, karena garis besar cita-cita Indonesia menciptakan masyarakat yang Pancasilais dengan perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Firdaus pun menanggapi pernyataan Sumarsono dengan mengatakan bahwa Sila pertama dari Pancasila merupakan dasar pijakan akhlak masyarakat madani. Menurut Firdaus , masyarakat madani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Perasan Pancasila ada pada program-program kerja Pemko Pekanbaru. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti bantuan modal usaha, pendidikan gratis serta beasiswa bagi keluarga miskin dan juga tentu saja jaminan kesehatan. Masyarakat cerdas dalam visi masyarakat madani merupakan pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlak yang sudah dipersiapkan dari pra nikah, asupan gizi semasa bayi lalu pendidikannya, lingkungan keluarga, sekolah dan tentu saja lingkungan masyarakat yang akan membentuk karakter masyarakat baru yang madani, jadi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Nawacita.” jelas Firdaus.

Lebih lanjut dijelaskan Firdaus saat menanggapi pertanyaan Andi Ilham Said, bahwa persoalan bangsa ini terutama terletak pada kemiskinan cara berpikir.

“Masalah kita ada pada mindset yang belum merdeka. Pikiran kita masih dijajah. Ukurannya adalah Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat secara politik, ya kita memang berdaulat, kedua Mandiri dalam ekonomi, ini yang jadi masalah. Riau penyumbang 50% minyak nasional, siapa yang kuasai? asing. Lalu industri perbankan juga 65% dikuasai asing, mineral dan batubara 70% dikuasai asing dan perkebunan, siapa yang kuasai? asing juga.” jelasnya Firdaus.

Menurut Firdaus, penjajahan ekonomi yang berwujud pada penguasaan sumber daya alam yang harusnya dikuasai negara tapi justru dikuasai asing diakibatkan karena mentalitas kita bukan mentalitas orang merdeka. Untuk itu sekali lagi dia membantah bahwa masyarakat madani yang ia sedang wujudkan tidak memiliki pertentangan dengan Pancasila.

“Sebaliknya masyarakat madani ini adalah langkah konkrit mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, wujud konkrit memenangkan Pancasila dengan menciptakan syaratnya terlebih dahulu, yakni generasi milenial yang berilmu dan berakhlak mulia. Siapa penyelenggaranya? ya kita Umaro (Pemerintah, red), ya Ulama atau orang berilmu dan tentu saja masyarakat (umat).” Jelas Firdaus.

Menurut Firdaus, memasyarakatkan Pancasila bukan dengan sekedar jargon, tapi melalui tindakan.

“Untuk melakukan pekerjaan, kita membutuhkan data, dan saya telah membentuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) sebagai unit terkecil dari perpanjangan tangan pemerintah yang salah satu tugasnya adalah mendata masyarakatnya yang miskin, hampir miskin, yang bekerja dan berwirausaha serta yang tidak bekerja. Gunanya apa? kita butuh data rill yang bukan sekedar angka-angka, kita butuh pemetaan, sehingga kita bisa merumuskan apa agenda yang mendesak yang harus diprioritaskan.” Jelas Firdaus.

Acara yang berlangsung 1 jam ini berlangsung cukup seru karena Firdaus mempresentasekan visi misi dan program kerjanya dengan penuh semangat. Acara diakhiri dengan foto bersama.

Sumber : R Syarizal /