Pekanbaru

Birokrat Senior Pemprov Riau Ini Langsung Hadir Dipanggil Bawaslu

Puji atasannya di media massa, Birokrat Senior Pemprov dipanggil Bawaslu. Hadir pada panggilan pertama.

GILANGNEWS.COM - Berbicara mengenai salqh satu cagubri, Birokrat Senior Riau Zulkarnain Kadir langsung hadir pada panggilan pertama Rabu (4/2/18). Menurutnya sebagai warga negara yang baik ketika dipanggil oleh lembaga negara wajib memenuhi panggilan tersebut.

"Kita dipanggil Bawaslu sebagai warga negara yang baik langsung datang. Sekalian saya juga ingin tahu kenapa saya di panggil. Karena saya tidak merasa melakukan hal yang spektakuker," terangnya.

Disinggung statementnya di beberapa media tentang salah satu kandidat cagubri, mantan Sekwan DPRD Riau ini mengatakan bahwa dirinya tidak membicarakan salah satu pasangan calon gubernur Riau. Tetapi berbicara mengenai pimpinannya.

"Saya diwawancara oleh wartawan tentang pandangan saya sebagai staf ASN di lingkungan Pemprov Riau. Sebagai staf saya merasa Andi Rahman memang memiliki integritas yang tinggi. Dan saya berbicara tentang gubernur saya. Bukan paslon. Masalah paslon atau tidak itu saya tidak memikirkan sampai ke sana," terangnya.

Zulkarnain Kadir mengatakan bahwa Andi Rahman di matanya memiliki 1 kelebihan. Yaitu berintegritas. Kalau membangun, semua pimpinan membangun. Tapi Andi Rahman membangin ke masyarakat dengan berintegritas.

"Integritas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan roda pemerintahan. Integritas Andi Rahman adalah taat aturan, taat peraturan dan tidak melanggar kebijakan. Jarang pemimpin yang memiliki tekad seperti itu. Serba tidak teratur dan sembrono," urainya.

  Kata Zulkarnain, yang mengganggu pikirannya adalah mengaoa ASN diberikan hak memilih. Teyapi dibatasi kewajibannya dalam pemilihan. Pemilih itu harus tahu visi dan misi calon pemimpinnya. Jadi ASN Seharusnya diperbolehkan mengikuti kampanye.

"Yang tidak masuk logika berpikir saya adalah, ASN diberikan hak pilih, tetapi di minta untuk netral. Saran saya, kalau memang ditakutkan ASN macam macam dengan haknya, mending dicabut hak pilihnya seperti TNI/ POLRI. Kalau melanggar bisa disalahkan," tutupnya.


Tulis Komentar