Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sanksi yang dimaksud berupa teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua. Kepala daerah yang mengabaikan etika juga dapat diberi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan disertai pelatihan kepemimpinan.

"Bila masih tidak mampu menjaga etika dan norma sebagai pimpinan daerah yg menjadi suri tauladan bagi rakyat, maka akan diberhentikan tetap," kata Sumarsono.

Meski demikian, Sumarsono belum mau berandai-andai sanksi apa yang patut diberikan kepada Asrar. Dia ingin menunggu hasil investigasi terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai sanksi.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri, Akmal Malik, juga mengatakan hal serupa. Dia ingin menunggu hasil klarifikasi dari kedua pihak yang diduga bertengkar, yakni bupati Morotai Utara Aptripel Tumimomor dan wakilnya, Asrar Abdul Samad.

"Segera kita tunggu laporan resmi dari Gubernur Sulawesi Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Arahnya, nanti kita mintai keterangan masing-masing pihak," ucap Akmal melalui pesan singkat.

Asrar dikabarkan mengamuk hingga menendang meja di tengah acara pelantikan pejabat pegawai negeri sipil, seolah tidak terima dengan keputusan Aptripel melantik 49 orang pejabat eselon III dan 84 orang pejabat eselon IV.

"Wabup Morut (Asrar) langsung berdiri mengamuk. Mengambil SK yang dibacakan MC. Tendang meja pelantikan sambil berteriak, 'dilantik itu!'" seperti dikutip dari siaran pers Humas Pemprov Morotai Utara.

Peristiwa tersebut telah viral di media sosial.

Sumber : CNN INDONESIA /