Politisi PDI-P tersebut sengaja mengutarakan ini, karena tanggung jawab dan beban kerja di DPRD ini, sangat tinggi. Jika hanya jabatan Plt, dikhawatirkan terbentur aturan, karena beberapa kebijakan tidak bisa diputuskan langsung. 

Apalagi tahun 2018 ini, 35 Ranperda yang harus disahkan menjadi Perda, demi menggenjot PAD Kota Pekanbaru. "Belum lagi kerja rutinitas lain, yang mengharuskan seorang Sekwan harus siap tempur. Jika hanya Plt, tidak maksimal," tegasnya lagi.

Disinggung apakah regulasi untuk mendefenitif jabatan Sekwan bisa dilakukan, diterangkan Jhon Romi, khusus jabatan Sekwan, ada perbedaan dari jabatan OPD lainnya. Karena tugasnya membantu para legislator bekerja, untuk membuat Perda, mengesahkan APBD dan pengawasan.

"Makanya kami pimpinan akan segera melayangkan surat ke Plt Walikota, agar mendefenitifkan Sekwan. Tinggal lagi Pemko berkoordinasi ke pusat, sebagai proses dan tahapan sebelum dilantik, untuk mendapatkan rekomendasi. Itu dibenarkan dalam aturan," terangnya.

"Kalau menunggu 4 bulan ke depan setelah Walikota usai cuti, tidak mungkin. Karena banyak pekerjaan yang harus digesa," tegasnya. 

Sebelumnya, jelang cuti Pilkada 2018, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menonjobkan 4 pejabat eselon II. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Arifin Hareahap, Kepala Dinas Pariwisata Hermanius, Sekretris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru Ahmad Yani serta Staf Ahli, Sukri Harto. 4 jabatan tersebut kini di Plt-kan.

Mengenai pelantikan 13 pejabat hasil assesment, setelah diumumkan Pansel beberapa waktu lalu, Sekko Pekanbaru M Noer sebelumnya mengatakan, akan dilakukan setelah Firdaus MT selesai cuti, mengikuti Pilkada. Namun sayang, sebelum dilantik, nama-nama yang akan didudukan sebagai pimpinan OPD sudah bocor. Akurasinya bahkan sampai 90 persen.***

Sumber : Zulfikri /