Kejadian lahan kebakaran terparah ada di wilayah Kepulauan Meranti, yaitu 211,5 ha, disusul Kabupaten Pelalawan seluas 170 ha, Indragiri Hulu 121,5 ha, Bengkalis 88 ha, serta Kota Dumai 86,25 ha. Kabupaten lain juga terjadi kebakaran lahan dengan luas antara 1-30 ha.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai pemerintah telah abai dalam pencegahan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Salah satu bentuk bukti abainya pemerintah menurut FITRA adalah dengan minimnya jumlah anggaran untuk pencegahan dan pemadaman terjadinya Karhutla.
"Pada tahun 2017, anggarannya adalah Rp29,3 miliar. Tapi, pada tahun 2018 ini, anggaran untuk Karhutla hanya Rp6,8 miliar. Terjadi penurunan sebesar 77 persen dari anggaran tahun 2017," terang Kepala Bidang Riset dan Advokasi FITRA Riau, Tarmidzi kepada wartwan, Sabtu 3 Maret 2018.
Dikatakan Tarmidzi, pengurangan anggaran tersebut tentu berdampak kepada kinerja pengendalian Karhutla.
Lebih lanjut, Tarmidzi mengungkapkan bahwa pemerintah juga tidak mampu mengelola dana tersebut dengan efektif dan juga tepat sasaran. Kata Tarmidzi, 51 persen dari dana tersebut, atau sebanyak Rp3,5 miliar hanya digunakan untuk penanggulangan dan pemadaman Karhutla.
"Tapi pemerintah lupa bahwa upaya pencegahan dan pemulihan dari Karhutla jauh lebih penting dari upaya pemadaman jika terjadi kebakaran," pungkasnya.
Sementara itu, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai pemerintah seolah terlena dan merasa aman, karena tidak ada kejadian Karhutla besar di tahun 2017.
"Kemudian mereka (pemerintah) merasa aman. Padahal, memang curah hujan pada tahun 2017 yang cukup banyak, sehingga membuat lahan menjadi cukup basah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," terang Sekretariatan JMGR, Ismail.
Menurut Ismail, pemerintah saat ini juga terlalu banyak mengadakan acara seremonial yang memakan banyak biaya, padahal kenyataan di lapangan tidaklah sesuai.
"Terlalu banyak acara seremonial. Sementara di lapangan, ternyata tidaklah efektif. Patroli untuk pencegahan kebakaran lahan ini juga dilakukan sekedar untuk laporan," kritiknya.
Dilanjutkan Ismail, pemerintah jangan hanya menyiapkan anggaran untuk pencegahan Karhutla, namun lebih ke pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan ini.
"Seharusnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan anggaran, tapi harus lebih memberdayakan masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan ini. Masyarakat yang menjadi ujung tombaknya," papar Ismail.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger menjelaskan minimnya anggaran yang dikucurkan karena memang dana itu hanya dialokasikan untuk sosialisasi dan pelatihan anggota BPBD dalam penanganan bencana tersebut. Namun karena penanganan Karhutla juga menjadi kewajiban pemerintah pusat, maka tambahan anggaran itu tetap dikucurkan.
"Anggaran yang ada di Satker kami itu memang hanya dialokasikan untuk pelatihan dan sosialisasi. Makanya memang tidak begitu besar," kata Edward.
Senada dengan Edward, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk Riau. Apalagi setelah Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran Karhutla.
"Kalau status itu sudah ditetapkan maka mengucur bantuan dari pusat termasuk untuk penanganan, fasilitas seperti heli kopter dan yang lainnya. Itu sebabnya mengapa penganggaran setingkat Provinsi Riau untuk karhutla seperti itu," sambungnya.
Tulis Komentar