GILANGNEWS.COM - Ketua DPRD Riau, Septina Primawati mengatakan semua anggota DPRD Riau setuju pajak BBM jenis pertalite diturunkan.
 
Menurut Septina, saat ini yang menjadi perdebatan hanyalah apakah revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah tersebut memerlukan Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.
 
"Tidak ada yang tidak setuju. Semua setuju. Kan cuma merubah 1 pasal. Apakah nanti akan memerlukan Pansus atau tidak, nanti keputusannya di rapat paripurna," terang Septina kepada wartawan, Minggu 3 Maret 2018.
 
Sebelumnya, DPRD Riau masih belum mencapai kata sepakat untuk menurunkan pajak bahan bakar non subsidi seperti pertalite.

Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau Yusuf Sikumbang mengatakan masih mempertimbangkan dampak dari penurunan pajak pertalite ini. Yusuf mengaku khawatir jika penurunan pajak pertalite ini akan berdampak ke Pendapat Asli Daerah (PAD).

"Ya, penurunan pajak ini pasti berdampak ke PAD. Misalnya sekarang kita dapat Rp 10 miliar, kalau pajaknya dikurangi, kita akan dapat kurang dari itu, misalnya cuma dapat Rp 5 miliar," ungkap Yusuf.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo. Dikatakan Sunaryo, PAD dari pajak bahan bakar selama ini disalurkan ke kabupaten/kota di Riau.