• Follow Us On : 

Yusril Tak Banyak Berharap pada Putusan Ajudikasi PBB


Dibaca: 405 kali 
Minggu,04 Maret 2018 - 19:56:28 WIB
Yusril Tak Banyak Berharap pada Putusan Ajudikasi PBB Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tak mau terlalu optimis pada gugatan sengketa verifikasi parpol di Bawaslu.

GILANGNEWS.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak mau terlalu optimis menghadapi sidang putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu di Jakarta pada Minggu (4/3) ini akan memutus sengketa antara KPU dan PBB terkait sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kadang-kadang terlalu optimis, semua bukti semua argumen sudah kami sampaikan dalam sidang, tapi bisa saja keputusan sidang lain dari apa yang kami harapkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Bawaslu di Jakarta, Minggu (4/3).

Yusril bercermin dari pengalamannya di Pemilu 2014. Saat itu PBB juga dinyatakan tidak lolos oleh KPU karena tiga hal administrasi. PBB pun membawanya ke Bawaslu.

Saat itu, PBB dinyatakan menang oleh Bawaslu atas dua dari tiga kasus yang disengketakan. Namun tetap saja Bawaslu menyatakan PBB tidak lolos.

"Saya masih terngiang-ngiang di telinga saya setelah itu terjadi di gedung ini juga dan terpaksalah saya harus melawan di Pengadilan Tata Usaha Negara waktu itu," tuturnya.

Yusril masih berharap PBB bisa lolos lewat putusan malam ini. Jika tidak, Yusril akan membawa sengketa ini ke persidangan, baik perdata ataupun pidana.

Sengketa KPU dan PBB dimulai saat PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019 lewat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPU menyatakan PBB tidak lolos verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan.

Bawaslu menggelar mediasi di antara keduanya padaJumat (23/2) dan Sabtu (24/2). Namun tak ada titik temu. Maka proses sengketa dinaikkan ke ajudikasi.

Setelah putusan ini, baik PBB maupun KPU diperbolehkan untuk mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN). Hal tersebut merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sumber : CNN INDONESIA
Editor : Septian Nandy

Ikuti Terus GilangNews Melalui Sosial Media






Akses gilangnews.com Via Mobile m.gilangnews.com
Loading...

BERITA TERPOPULER Index »

ALAMAT KANTOR PUSAT:
Jalan Samarinda (Kapling I) No.8 Pekanbaru
TELP / HP : 0812 7065 1990
Email: [email protected]angnews / [email protected]
AVAILABLE ON :