Saat itu, PBB dinyatakan menang oleh Bawaslu atas dua dari tiga kasus yang disengketakan. Namun tetap saja Bawaslu menyatakan PBB tidak lolos.

"Saya masih terngiang-ngiang di telinga saya setelah itu terjadi di gedung ini juga dan terpaksalah saya harus melawan di Pengadilan Tata Usaha Negara waktu itu," tuturnya.

Yusril masih berharap PBB bisa lolos lewat putusan malam ini. Jika tidak, Yusril akan membawa sengketa ini ke persidangan, baik perdata ataupun pidana.

Sengketa KPU dan PBB dimulai saat PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019 lewat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPU menyatakan PBB tidak lolos verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan.

Bawaslu menggelar mediasi di antara keduanya padaJumat (23/2) dan Sabtu (24/2). Namun tak ada titik temu. Maka proses sengketa dinaikkan ke ajudikasi.

Setelah putusan ini, baik PBB maupun KPU diperbolehkan untuk mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN). Hal tersebut merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sumber : CNN INDONESIA /