"Uang tersebut diserahkan kepada W untuk dibawa ke sebuah lapangan, yakni tempat yang disepakati HAS dan ADP," ujar Basria.

Di tempat itu, W memindahkan kardus dari mobilnya ke mobil perantara lain, yakni K, pada pukul 23.00 WITA. Saat itu, lampu mobil dimatikan.

"K kemudian membawa uang tersebut ke rumah I di Kendari yang merupakan orang dekat dengan Adiatama. Sementara I posisinya lagi di Jakarta," lanjut dia.

I, kata Basaria, menitipkan uang tersebut kepada S, yang merupakan sopir. Atas perintah Adriatama, K dan S mengganti kardus uang tersebut dan memasukkan kardus itu ke kamar I.

"Tim [KPK] menemukan uang tersebut pada Rabu (7/3) sekitar pukul 11.00 waktu setempat," imbuh dia.

KPK mengakui sejauh ini belum ada penahanan baru terkait OTT Wali Kota Kendari itu. Pihaknya juga masih menyelidiki soal keuntungan yang diterima para perantara dalam kasus tersebut.

"Prinsipnya, mereka [bekerja] atas perintah. Nanti akan diinformasikan apakah ikut serta atau tidak," tegas Basaria.

KPK juga masih mencari sisa uang yang mulanya diduga mencapai Rp2,8 miliar itu.

Diketahui, Adriatama dijerat sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018.

Selain itu penyidik juga menetapkan dua orang dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka.

Adriatma diduga kuat telah menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar. Uang itu diberikan Hamsun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar.

Adriatama selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : CNN INDONESIA /