"Jalan pangkalan nyirih menuju Tanjung Medang sudah disahkan akan dikerjakan melalui program Multiyear Pemkab Bengkalis," pungkasnya.

Selain itu, katanya, pada tahun 2017 lalu, pemerintah provinsi Riau juga telah menyerahkan masterplan pengembangan kawasan khusus pariwisata Rupat Utara kepada Pemkab Bengkalis.

“Masterplan ini berisi rincian detail tentang pengembangan kawasan Rupat Utara sebagai kawasan khusus pariwisata. Nah, bila dia (Syamsuar. red) mengatakan, mau menjadikan Rupat Utara ini sebagai kawasan khusus. Kelihatan sekali, tak mengikuti perkembangan,” sebutnya lagi.

Ia menambahkan, dari seluruh aspek pengembangan kawasan Rupat Utara sudah dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat sudah berjalan dengan baik. Baik dari segi pengembangan ekonomi khusus dalam pariwisata, maupun pembangunan fisik.

“Bahkan saat ini sudah ada sejumlah investor yang masuk untuk menanamkan modal membangun objek wisata di Pulau Rupat,” sebutnya.

Hanya saja, kata Indra, saat ini realisasi konsepsi itu belum bisa dijalankan secara maksimal karena penetapatan RTRW Provinsi Riau belum juga disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai hari ini.

Menurut Indra, dengan pernyataan yang dilontarkan Syamsuar tersebut seolah olah apa yang dilakukan Pemkab Bengkalis sejak dulu dianggap tidak pernah ada.

"Kita melihat apa yang dinyatakan Cagub ini dalam bahasa melayunya Bongak, tidak tahu persoalan. Seolah-olah kita di Bengkalis ini tidak berbuat apa apa membangun Bengkalis ini," kata dia.

Menurutnya, sebenarnya pihaknya tidak mempermasalahkan Paslon mana saja melakukan kampanye, silahkan main cantik saja. Yang penting tidak mengkerdilkan apa yang telah di perbuat di Bengkalis ini.

"Saya selaku wakil ketua dewan dan tahu persoalanlah. Apalagi Syamsuar inikan ketua partai, saya juga ketua partai jadi level kita sama, dia mengurus Dayun saja tidak selesai. Ini kenapa dia pula mengkerdilkan Bengkalis," ungkapnya.

Indra merasa selama ini apa yang telah dilakukan pemerintah Bengkalis di masa kepemimpinan Herliyan Saleh maupun Amril Mukminin saat ini sudah cukup baik. "Jadi tidak ada persoalan lagi, tinggal melanjutkan pembangunan yang telah berjalan," tambahnya.

Intinya, kata Indra mengatakan, pihaknya bersama pemerintah Bengkalis sudah banyak berbuat bahkan dibantu dengan pemerintah Provinsi Riau. "Jangan dianggap pemerintah Bengkalis dan Pemprov selama ini tidak berbuat terkait pembangunan di Rupat. Kita sudah berbuat dalam pembangunan Rupat ini," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman usai mengikuti rapat mengikuti Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan ke I di Batam, Maret 2017 lalu mengatakan, untuk mempercepat pembangunan kawasan Rupat Utara sebagai Kawasan Khusus Pariwasata, Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan anggaran sebesar Rp 4 miliar ke Kementerian Perhubungun untuk pada APBN 2018. Anggaran itu nantinya digunakan meningkatkan sarana prasarana berupa Titik Labuhan di Pulau Rupat.

Selain itu, katanya, untuk meningkatkan akses jalur darat di Pulau Rupat, Pemerintah provinsi Riau juga telah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat untuk tahun 2018 sebanyak Rp 345 miliar.

Menurutnya, Pulau Rupat merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tengah dalam proses pengembangan yang sudah dikoordinasikan intensif dengan Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kemenko Maritim dan sejumlah kementerian lainnya.

Sebelumnnya, dalam kampanye dialogisnya di Rupat Utara, tanpa beban Syamsuar menyebutkan pulau Rupat ini sudah layak menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. "Ini yang akan kita tindak lanjuti dan kawal terus prosesnya di pusat. Kalau dulu provinsi berpihak, sudah jadi ini," katanya.

Ia juga menuding Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis lambat sehingga kawasan itu tidak berkembang dengan pesat.

Sumber : riausatu.com /