Pernyataan itu disampaikan saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4/2018). Eggi lalu memberikan penjelasan mengenai apa yang disampaikannya itu.
"Jadi yang pertama statement saya yang membuat 'presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR. Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi karena secara struktur baik itu Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan," ujar Eggi.
"Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," sambung Eggi.
Apabila soal 'Presiden Bikin Rakyat Miskin' menyoroti seluruh presiden secara umum, Eggi juga menyoroti mengenai Jokowi. Menurut Eggi aksi bagi-bagi sembako saat Jokowi melakukan touring menunjukkan adanya kemiskinan.
"Baru dipertontonkan kepada kita, ada bagi-bagi sembako saat acara Presiden Jokowi. Ini membuktikan rakyat kita masih miskin. Tanpa disadari oleh Jokowi, jutaan orang lainnya tidak dapet. Cuma melihat di TV. Ini kan kebijakan yang nggak bener. Kita mau nyalahin siapa? Presiden dong. Jadi apa yang saya sebut Presiden yang membuat rakyat miskin itu fakta-faktanya jelas. Belum lagi soal hutang negara," tutur Eggi.
Istana menepis anggapan Jokowi membuat rakyat miskin. Juru bicara kepresidenan Johan Budi menyatakan di masa Jokowi indikator perbaikan ekonomi memperlihatkan tanda-tanda positif.
"Di era pemerintahan Presiden Jokowi bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik," tutur Johan.
Pernyataan Eggi ini kemudian jadi kontroversi. Ada yang mempertanyakan, ada pula yang mendukung.
PDIP mempertanyakan acuan data yang digunakan Eggi. Ketua Bidang Perekonomian PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan apa yang disampaikan Eggi ngawur tanpa data.
"Pernyataan ngawur tanpa data. Setiap tahun, dalam UU APBN, selalu ada pasal tentang target-target pembangunan yang hrs dicapai selain tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks gini dan indeks pembangunan manusia (IPM)," ujar Hendrawan.
Partai-partai pro koalisi pemerintahan lainnya, Golkar, PPP, Hanura dan Nasdem juga mempertanyakan pernyataan Eggi. Pria yang juga merupakan pengacara Habib Rizieq tersebut diminta untuk belajar hukum lagi.
"Gelar sarjana hukum Eggi perlu dipertanyakan karena tidak mampu memahami dan membaca KK2 Freeport Generasi V tahun 1991. KK2 tersebut ditanda tangani oleh Ginandjar Kartasasmita pada tahun 1991 dan Jokowi belum berkuasa. KK2 tersebutlah yang mengatur divestasi setiap tahun kurun waktu tertentu sebesar 10%," ujar Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.
Namun Eggi tak sendiri. Dia dibela Gerinda yang persis sepakat dengannya mengenai 'Presiden membuat rakyat miskin'.
"Iyalah. Sekarang beliau janji buka 10 juta lapangan pekerjaan. Rakyat butuh hasil kerja, bukan pencitraan yang kotor. Pak jokowi harus sadar sekarang bukan capres 2014. Sekarang beliau inkumben, jadi hipnotis dengan kebijakan, bukan dengan nyemplung comberan lagi. Sekarang tambang-tambang nikel di Morowali dikuasai Tiongkok. Intinya indikator yang dirasakan rakyat harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja kurang karena Jokowi ambil kebijakan ekonomi yang salah. Kebijakan ini yang bikin daya beli masyarakat menurun. Saya sepakat yang disampaikan Kang Eggi," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade.
PKS dan PAN senada dengan Eggi, namun lebih menyoroti mengenai adanya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi. Menurut elite dua partai tersebut, ketimpangan dan kesenjagan itu nyata adanya.
"Tambah miskin belum tentu. Tapi tambah timpang iya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Minggu (15/4/2018).
Dikonfirmasi lagi mengenai data yang digunakannya, Eggi mengatakan ada sejumlah tokoh yang memiliki data untuk mendukung argumen dia mengenai 'Presiden dan DPR buat rakyat miskin'. Eggi memberikan tautan tulisan sebuah situs yang di dalamnya berisi pernyataan Faisal Basri mengenai hutang negara. detikcom mengontak Faisal Basri mengenai hal tersebut namun belum mendapatkan respons.
Tulis Komentar