"Sekarang menunggu paraf para menteri. Dan ditunda atau tidak ini di DPR" kata Yasonna.

Dia menjelaskan pemerintah akan terus fokus bergerak. Dan akan menuju tahap akhir. Pasalnya kata dia, rancangan tersebut memiliki peranan penting dan strategis agar pemerintah yang memiliki integritas.

"Karena UU ini punya peranan penting dan strategis untuk pemerintahan yang lebih bersih, mengurangi lalin uang yang tidak jelas, lalin uang cash," kata Yasonna.

Diketahui sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad meminta kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal. Diketahui rencana pembatasan tersebut juga sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas).

"Kita berharap rancangan Undang-undang ini dapat cepat menjadi Undang-undang dengan bantuan Ketua DPR Bambang Soesatyo," kata Kiagus saat membuka acara desinasi rancangan UU tentang tentang pembatasan transaksi uang kartal di Kantor PPATK, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan ada beberapa hal mengapa rancangan undang-undang soal pembatasan transaksi tersebut harus segera terealisasikan. Pertama kata dia, yaitu berdasarkan analisis ditemukan tren penggunaan uang kartal untuk menyulitkan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana.

"Kemudian dengan ada rancangan tersebut dapat mengurangi biaya percetakan uang," kata Kiagus.

Sumber : merdekadotcom /