Presiden Jokowi sebenarnya sering membagikan barang seperti buku, sepeda atau sembako saat berkunjung ke daerah.
Dan biasanya tidak banyak yang berkomentar negatif, sampai baru-baru ini ketika muncul pengumuman lelang pengadaan tas untuk sembako.
Tas sembako itu dipatok seharga Rp30.000 per buah, padahal presiden bisa saja menggunakan tas kresek dengan harga 100 kali lebih murah. Nilai dari sembako - isi tasnya - yang akan dibagikan tidak diketahui.
Namun yang jelas, menurut juru bicara presiden Johan Budi, anggaran tas sembako itu lumrah dan uangnya berasal dari dana operasional presiden.
"Pos anggaran ini sejak dulu ada, pemerintah yang sebelum sebelumnya pun juga ada," kata Johan Budi, Selasa (24/04) kepada wartawan.
Hal itupun diakui oleh Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Namun, Yenny menyayangkan pemilihan prioritas atas belanja tas itu.
"Ini kan berbicara tentang pemilihan prioritas, mana yang perlu dibantu oleh presiden. Tas ini bisa tidak kemudian membantu masyarakat untuk mengurangi beban yang ada," ujar Yenny.
"Kalau tas ini kan orang pasti akan berpikir ini menjelang pemilu."
Atas alasan itu pula seorang anggota Bawaslu meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako merupakan upaya kampanye menjelang pemilihan presiden.
Namun pihak istana menegaskan pembagian sembako sudah dilakukan sejak awal Presiden Jokowi menjabat.
Bagaimanapun, pembagian sembako atau bantuan yang diberikan langsung lainnya, kata pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo, sulit diukur manfaatnya.
"Anak yang dapat sepeda kan jadi bisa naik sepeda," jawab Roy sambil tertawa saat ditanyakan mengenai manfaat dari bantuan presiden.
"Tapi kan kalau manfaat itu tidak bisa dilihat secara individual. Pemerintah kan ada program. Programnya nanti diimplementasikan dalam kegiatan, kegiatannya dianggarkan, nanti apakah anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai target kinerjanya atau tidak," tambahnya.
"Saya lihat ini jadi tidak bisa diukur dengan baik karena memang pos (sembako) itu tidak dimaksudkan untuk misalnya pengetasan kemiskinan."
Dana operasional presiden, yang sepenuhnya adalah kewenangan presiden, dalam setahun sebesar Rp24 miliar. Selain untuk lelang tas, bantuan sembako, bantuan buku dan sepeda, dana itu juga digunakan untuk menyumbang rumah ibadah dan bantuan perawatan Novel Baswedan, penyidik KPK yang mengalami serangan air keras.
.jpg)
Tulis Komentar