Nasional

Reformasi 20 tahun lalu dan sejumlah langkah mundur demokrasi Indonesia

GILANGNEWS.COM - Kamis, 21 Mei pagi. Saya masih tertidur di rumah. Lewat tengah malam sebelumnya saya baru tiba di rumah dari Gedung MPR/DPR. Karena beberapa pertimbangan, teman-teman dari Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI) memutuskan tidak lagi menginap di DPR.

Sekitar jam 9 pagi, adik saya membangunkan. "Suharto mau turun," katanya.

Tak lama, seluruh stasiun televisi menayangkan Suharto menyampaikan pidato pengunduran diri. "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia."

Saya tidak tahu apakah waktu itu saya melihatnya tanpa emosi, atau justru berbagai emosi bercampur. Saya lega, karena akhirnya semua ini terjadi. Hal yang sampai malam sebelumnya saya masih pikir mustahil, ternyata bisa terjadi. Suharto telah mundur.

Di saat yang sama, Peristiwa Trisakti, kerusuhan 13-14 Mei, isu bahwa militer akan menyerbu masuk Gedung MPR/DPR, dan seluruh rangkaian demonstrasi beberapa bulan terakhir sudah menguras emosi saya. Semua seolah berakhir antiklimaks. Setelah sekian bulan ikut berjuang menuntut Suharto mundur, saya menyaksikan peristiwa ini tanpa emosi. Di kamar tidur saya di rumah.

Siangnya saya kembali ke Gedung MPR/DPR. Melihat teman-teman mahasiswa merayakan mundurnya Suharto, juga pengunjung selain mahasiswa - akademisi, kalangan professional, aktifis senior - yang hadir, membuat semangat saya kembali. Di tengah perayaan itu, satu pertanyaan terus berkecamuk di pikiran: apa setelah ini?

Sore hari saya kembali ke rumah, melewati sisa hari pertama setelah Suharto - satu-satunya presiden yang saya kenal sejak lahir - mundur. Malamnya, saya dengar militer meminta mahasiswa meninggalkan gedung MPR/DPR. Lalu ada cerita tentang pasukan tak dikenal masuk ke Jakarta, ketegangan antara Presiden Habibie, Wiranto dan Prabowo.

Esok harinya, seusai sholat Jumat, dua kelompok mahasiswa terlibat bentrok di MPR/DPR. Satu kubu adalah pendukung Habibie, berhadapan dengan penentang Habibie. Tidak perlu menunggu terlalu lama untuk konflik pertama di 'era reformasi' pecah.

Tahun 1998 diawali dengan berbagai ketidakpastian. Gejolak nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 1997 sudah meluas menjadi krisis ekonomi yang lebih struktural. Awalnya pemerintah masih optimis, meski situasi di Thailand dan Korea sudah memburuk dan imbas ke kawasan sudah terasa. Tapi menjelang akhir tahun, harga-harga terus naik sementara makin banyak karyawan yang dirumahkan.

Kondisi ekonomi mulai mendorong gejolak politik. Masyarakat mulai menyuarakan ketidakpercayaan pada pemerintah - meski ruang untuk itu di tahun 1997-98 sangat terbatas. Beberapa demonstrasi terjadi, meski masih di luar Jakarta. Diikuti dengan berita hilangnya sejumlah aktivis prodemokrasi.

Saat itu saya adalah mahasiswa tahun terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Harusnya semester itu saya tinggal menyelesaikan skripsi. Tapi ketika saya melakukan registrasi awal semester, ada perasaan bahwa saya tidak akan memulai skripsi untuk beberapa lama. Sesuatu yang besar sedang dimulai.

Selama Januari-Februari 1998 saya secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa teman dari fakultas lain. Dari beberapa pertemuan itu, lahirlah KA-KBUI. Kami sepakat untuk meperluas jaringan di tiap fakultas. Sambil jalan, perwakilan KA-KBUI juga melakukan kontak dengan kampus-kampus lain yang juga sudah membicarakan sebuah "gerakan."

Untuk mengkondisikan "gerakan", di tiap fakultas kami melakukan orasi, menempelkan poster, menulis artikel tentang perlunya mahasiswa bersikap di tengah krisis yang makin parah. Sambutan cukup positif. Tanpa terlalu banyak koordinasi, teman-teman berinisiatif, mulai dari menempel poster, meminjam sound system, mengajak mahasiswa lain datang orasi, menghubungi pembicara dan lainnya.

Ketika animo teman-teman di tiap fakultas dirasa makin besar, KBUI - yang saat itu sudah punya Posko sendiri di parkiran FISIP UI - coba melakukan aksi di dalam kampus di akhir Februari, Jangan bayangkan aksi ke jalan atau blokir jalan seperti aksi-aksi sekarang. Memutuskan untuk buat aksi di kampus sudah prestasi besar di tahun-tahun itu.

Dalam test case ini, kami ingin melihat bagaimana animo teman-teman mahasiswa, seberapa solid massa, seberapa sulit menggerakkan massa dari satu titik ke titik lain, dan tentunya seberapa siap perangkat aksi dalam menggerakkan demonstrasi.

Sementara itu, eskalasi politik makin tinggi. Bulan Maret MPR akan mengadakan Sidang Umum, yang hampir pasti akan memilih kembali Suharto sebagai presiden. Mengambil momentum itu, KBUI kembali menggelar aksi, temanya menolak SU MPR 1998. Kali ini kami mencoba 'mengetes' aparat dengan menggelar aksi di jalan keluar kampus UI, dekat markas Menwa. Massa juga diuji dengan membuat rute berjalan keliling kampus UI.

Meski tidak sampai keluar kampus (beberapa kampus waktu itu sudah berani menggelar aksi di jalan), aksi ini diliput banyak media. Foto ribuan mahasiswa menggelar aksi yang cukup frontal menolak Suharto yang menjadi headline cukup mengusik penguasa. Apalagi dalam waktu berdekatan, aksi serupa juga digelar di kampus UGM Jogjakarta.

Jargon 'reformasi' menjadi pengikat berbagai kelompok mahasiswa. Tak penting apa yang dimaksud reformasi, karena ini adalah jargon yang dianggap lunak dan terdengar akademis. Jika saat itu mahasiswa terang-terangan meminta Suharto turun atau revolusi, bisa dipastikan militer punya alasan untuk memberangus sejak awal. Dan masyarakat luas juga ragu untuk mendukung.

Seperti diduga, Sidang Umum MPR mengesahkan Suharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya (melahirkan yel yang akan sering dipakai mahasiswa, "Tujuh kali sampai mati…"). Habibie menjadi wakil presiden. Seolah menantang berbagai aksi anti-KKN, Suharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan VII yang antara lain berisi Tutut Suharto (Mensos) dan Bob Hasan (Menperindag).

Sejak SU MPR 1998, kondisi sudah mengerucut. Tujuan aksi menjadi jelas: prasyarat buat reformasi adalah Suharto harus mundur. Tidak ada dialog, tidak ada negosiasi. Suharto memang berusaha mengooptasi mahasiswa dengan mengundang sejumlah mahasiswa untuk 'berdialog', sekitar akhir Maret 1998. Tapi kami tidak terjebak.

April. Belum ada tanda-tanda Suharto akan goyah. Bahkan teror mental berupa isu penculikan dan sweeping semakin menghantui.

Kami mulai kehabisan ide bagaimana menjaga moral teman-teman mahasiswa. Tuntutan kuliah tetap tidak bisa ditinggalkan. Di antara perangkat aksi KBUI sendiri mulai ada perbedaan visi. Ada yang berpendapat, intensitas aksu harus meningkat. Bentrok dengan aparta kalau perlu.

Kebanyakan melihat bahwa terlalu cepat untuk mendorong massa UI jadi radikal dan bentrok. Akibatnya justru bisa antiklimaks. Yang diperlukan adalah pematangan kesadaran lewat aksi-aksi lokal yang moderat.

Perbedaan internal ini membuat banyak keputusan aksi menjadi maju-mundur, membuat banyak teman semakin skeptis.

Memasuki Mei, ada semangat baru yang datang. Perlahan kami mulai bisa melihat bahwa bahwa perjuangan ini masih memakan waktu lama. Opini publik yang semakin mendukung Suharto untuk mundur, meski tidak eksplisit, makin memperbesar semangat. Di kampus, makin banyak dosen yang secara eksplisit menunjukkan dukungan pada gerakan mahasiswa, dan siap untuk membantu.

Sementara itu, ada perkembangan baru dalam orientasi aksi. Teman-teman sepakat bahwa gerakan mahasiswa harus bisa mengalami transformasi menjadi gerakan rakyat. Perlahan-lahan, sekat antara 'mahasiswa' dan 'masyarakat umum' harus hilang. Dan ketika situasi makin matang, aksi di jalan akan terjadi bukan oleh mahasiswa berjaket, melainkan gabungan antara mahasiswa yang menanggalkan jaketnya, serta rakyat.

Aksi di kampus Salemba bertepatan di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, menjadi ujicoba. Posisi kampus Salemba yang di tengah kota, tidak seperti Depok, dan langsung berbatasan dengan jalan raya, membuat demonstrasi lebih terlihat. Selain massa dari beberapa kampus lain, sejumlah elemen masyarakat juga diundang. Sementara itu, beberapa wakil mahasiswa UI akan berjalan dari kampus ABA-ABI Matraman, sebagai uji coba 'turun' ke jalan, dan sebagian massa mahasiswa di Salemba juga mencoba menembus barikade aparat keluar kampus. Saat itu tujuannya memang bukan betulan mendobrak barikade dan turun ke jalan, tapi lebih sebagai 'uji tanding.'

Aksi awal Mei itu membawa semangat dan ekspektasi baru. Kami sudah bersiap untuk menghadapi gelombang aksi yang akan cukup lama. Sambil memikirkan strategi untuk bertransformasi dari aksi mahasiswa menjadi aksi rakyat.

Ternyata, perhitungan itu salah. Suhu politik meningkat, dan perubahan terjadi begitu cepat. Lebih cepat dari yang kami duga. Dua minggu setelah aksi di Salemba, di Grogol empat mahasiswa Trisakti tidak pernah pulang ke rumah.

Penembakan Trisakti menjadi titik balik. Seminggu setelah itu, Suharto pun mundur.

Sejak Juni saya menarik diri dari gerakan. Ada banyak hal yang harus saya kejar: menyelesaikan semester sebagai asisten dosen, memulai skripsi sekaligus pekerjaan sebagai asisten peneliti. Gejolak politik masih berlanjut. Bahkan korban kembali jatuh di Tragedi Semanggi.

Awal 1999 saya melanjutkan studi ke Australia, menjalani pemilu demokratis pertama yang dialami Indonesia sejak puluhan tahun di negara itu.

Pulang dari Australia, saya bekerja sebagai peneliti. Sebagai aktifis, reformasi adalah jargon demonstrasi. Sebagai peneliti, reformasi adalah obyek penelitian.

Dua puluh tahun berlalu. Seberapa berhasilkah reformasi 1998?

Untuk menjawab itu, memahami konteks dan skala tentang apa yang dialami Indonesia sangat penting. Setelah krisis 1997 Indonesia harus melakukan pemulihan ekonomi, di saat yang sama harus mengelola perubahan politik besar-besaran.

Dalam hal kelembagaan politik, ada tiga perubahan besar yang dialami Indonesia pasca Orde Baru. Pertama, dominasi berpindah dari eksekutif ke legislatif. Kedua, proses pengambilan keputusan politik tidak lagi terpusat di sejumlah elit saja, melainkan tersebar. Ketiga, tentunya, desentralisasi pemerintahan dengan berbagai kompleksitasnya.

Bahwa Indonesia harus melakukan perubahan dengan skala sebesar ini dalam satu waktu juga disebabkan oleh kegagalan Orde Baru membangun institusi ekonomi yang inklusif selama 30 tahun lebih berkuasa.

Dalam 30 tahun terakhir, tidak banyak negara yang harus menjalankan reformasi simultan dengan skala sebesar Indonesia. Tidak banyak juga yang berhasil dalam melakukan perubahan.

Penguatan institusi juga berjalan dengan baik. Di tahun 1996, Indeks Persepsi Korupsi dan Efektifitas Pemerintahan Indonesia ada di bawah Brazil dan Thailand. Ketika indeks Brazil dan Thailand mengalami naik turun, Indonesia konsisten meningkat, menjadi satu dari sedikit negara yang mengalami peningkatan tajam dalam 20 tahun terakhir.

Perubahan terbesar tentunya terjadi di kelembagaan demokrasi. Malaysia, Thailand dan Venezuela dianggap lebih demokratis dari Indonesia di tahun 1998. Sekarang berbagai indikator menunjukkan Indonesia lebih demokratis dari Malaysia, sementara dua lainnya mengalami pasang surut demokrasi.

Menyusul Indonesia, mahasiswa Malaysia dan Zimbabwe sempat menuntut reformasi, tapi Mahathir dan Mugabe lebih kuat. Myanmar terus berada di bawah junta militer hingga 2015. Ketika mereka akhirnya merasakan demokrasi, ironisnya terjadi pembantaian etnis dalam skala besar. Arab Spring di timur tengah berakhir dengan konflik sektarian atau kembalinya pemimpin otoriter. Thailand justru kembali ke pemerintahan militer.

Dengan skala perubahan institusi yang terjadi, peningkatan kesejahteraan tetap terjadi. PDB per kapita Indonesia bisa tumbuh sebesar 3,3 persen per tahun antara 2000-2007, setelah itu antara 4-5 persen dalam satu dekade terakhir (Pritchett 2011). Kenaikan PDB per kapita juga diikuti oleh sejumlah indikator sosial. Di akhir dekade pertama setelah reformasi, angka kemiskinan terus turun ke 12 persen, angka kematian balita menjadi 32 persen, tingkat harapan hidup penduduk sudah mencapai 69 tahun, dan tingkat partisipasi sekolah dasar juga tetap tinggi. Posisi semua indikator ini lebih baik dibandingkan tahun 1997.

Tidak semua hal berjalan baik. ketimpangan memburuk di beberapa tahun terakhir, ditunjukkan oleh koefisien Gini yang meningkat. Secara politik, ini diekspresikan lewat populisme dan politik identitas yang menguat, menjadi langkah mundur dalam transisi demokrasi dan keterbukaan yang kita alami.

Dua puluh tahun berlalu. Banyak yang sudah berubah - banyak yang positif, tapi banyak pekerjaan rumah yang masih tertinggal. Beberapa agenda reformasi tidak berjalan seperti dulu kami bayangkan di tahun 1998. Sejarah memang tidak selalu berjalan seperti film yang terpaku pada naskah. Tapi gerakan 1998 juga menunjukkan bahwa sejarah ada di tangan kita yang ingin berubah.


[Ikuti GilangNews.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar