Riau

Pusat Bebankan THR ASN ke Daerah, DPRD Tidak Setuju Jika Pembangunan Fisik Dikorbankan

GILANGNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengaku bahwa kebijakan Menteri Keuangan RI yang membebankan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah tidak masuk akal. Ia mengatakan seluruh daerah di Indonesia saat ini tengah defisit anggaran. Termasuk di Riau sendiri yang saat ini banyak yang dirasionalisasi.

"Bahkan saat ini kita harus rasionalisasi anggaran APBD Riau hingga Rp1,7 triliun," sebut Dedet pada Senin (4/6/2018).

Dedet menjelaskan bahwa persoalan THR dan gaji ke-13 ini muncul karena tidak adanya koordinasi baik antara Pusat ke daerah. Pusat meminta agar gaji tersebut juga mencakup berbagai tunjangan yang bersumber dari APBD. Padahal untuk APBD Riau 2018 tidak tercantum anggaran tersebut.

"Jika dipaksakan untuk digunakan, ini tentu tidak sesuai aturan. Karena dalam menggunakan APBD, harus ada mekanisme yang dilalui," tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Dedet juga secara tegas menolak terhadap usulan Mendagri yang meminta anggaran untuk belanja modal dan pembangunan fisik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gaji ke-13 dan THR pegawai. Menurutnya, penggeseran anggaran ini akan mengorbankan masyarakat banyak demi kepentingan pegawai.

"Saya tegas menolak hal tersebut. Termasuk juga menggunakan dana tak terduga. Karena hal ini bukan keperluan mendesak dan darurat," ujar Dedet.

Dedet meminta agar Pusat mengkaji kembali aturan ini dan bisa mencari solusi yang baik. 

"Saat ini ada delapan ribu ASN di Pemprov Riau. Ditambah lagi dengan 16 ribu tenaga honorer. Belum lagi guru SMA/SMK, berapa dana yang akan dihabiskan ke sana?," pungkasnya.


[Ikuti GilangNews.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar