Meski begitu, Yogi menyebutkan kalau dirinya pernah diperiksa terkait perkara yang sudah masuk dalam tahap penyidikan tersebut. Dia mengaku pernah dimintai keterangan sebagai saksi. "Pertama sudah. Sebagai saksi," ucapnya.

Pengadaan Komputer/server alat-alat studio, alat-alat komunikasi dan Implementation IOC di Dinas Kominfotik Riau dan dikerjakan oleh PT SMRT. Adapun sumber dana berasal dari APBD Riau tahun anggaran 2016 sebesar Rp8,24 miliar.

Dari pemeriksaan BPK RI ditemukan adanya kelebihan bayar sebesar Rp3,1 miliar. Dari jumlah itu, rekanan sudah mengembalikan ke kas daerah sebsar Rp500 juta. "Itu yang baru dikembalikan," ucapnya.

Yogi menyebutkan, pihaknya terus berupaya mengembalikan sisa kelebihan itu ke kas daerah. Ada sekitar Rp2,6 miliar lagi yang belum dikembalikan rekanan. "Kita usahakan bisa kembali ke kas daerah," tegasnya.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, menyebutkan, ada tiga saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya. Selain Kadis Kominfotik, juga saksi dari Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau.

"Ada tiga saksi," kata Muspidauan.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik sudah meminta keterangan tujuh orang saksi. Di antaranya, Dedi Hasparizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut, dan Edi Yusra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sejauh ini, penyidik belum menetapkan tersangka karena prosesnya masih penyidikan umum. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari dokumen pendukung lainnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Septian Nandy