Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi menegaskan gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak warga negara dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum. Menurutnya, selama ini gerakan tersebut tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.
"Perlu digarisbawahi bahwa gerakan ini adalah hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi," ujar Mulyadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/8).
Atas dasar itu, Mulyadi pun menyesali perihal munculnya imbauan yang diungkapkan Sekretaris Umum MUI Jabar M Rafani Akhyar agar pihak baik yang pro maupun yang kontra #2019GantiPresiden untuk menahan diri.
"Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas," tutur Muyadi.
Ia berpendapat tak ada masalah, bahkan di mata hukum, andai ada elemen masyarakat yang menginginkan perubahan untuk menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.
"Kami mengharapkan semoga saja pernyataan atau imbauan tersebut tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi bukan dari pengurus MUI Jawa Barat" ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (1/8) Sekum MUI Jabar Rafani Akhyar menyatakan soal imbauan untuk menahan diri terkait gerakan #2019GantiPresiden.
"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro (#2019GantiPresiden) atau yang kontra (terhadap #2019GantiPresiden). Imbauan ini semata-mata MUI untuk kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, Rabu (1/8) seperti dikutip dari Antara.
Rafani mengatakan, setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air terkait dengan jelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019 sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.
Terbaru yang sudah terjadi adalah kericuhan di Bandara Hang Nadim, Batam, pada akhir pekan lalu. Neno Warisman beserta rombongannya yang akan mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di sana. Kala itu Neno dkk tak bisa keluar bandara karena diadang massa yang menolak kedatangan mereka di Batam.
"Bahkan sudah melakukan kegiatan Deklarasi pada tanggal 29 Juli 2018 di Batam dan menimbulkan konflik antar anak bangsa di sana," lanjut Rafani.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, di Jawa Barat akan ada deklarasi ganti presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.
"Sehingga tekait dengan rencana deklarasi tagar ganti presiden di Jawa Barat yang momentumnya bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, MUI Jawa Barat mengimbau, sekali lagi agar semua pihak dapat menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan baik yang pro maupun yang kontra deklarasi #GantiPresiden tersebut sehingga kondusifitas wilayah Jawa Barat dapat kita jaga secara bersama-sama," tutur Rafani.
Tulis Komentar