Saat itu, Rizieq melontarkan pernyataan untuk tak memilih partai pendukung penista agama dan menyoroti kondisi perekonomian saat ini yang tak bersahabat dengan rakyat kecil serta utang negara yang makin menumpuk.

Sementara, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tak ada unsur pelanggaran dalam ajang reuni itu berdasarkan hasil pengecekannya di televisi. Sementara, soal pemutaran lagu ganti presiden pihaknya masih menunggu laporan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Menanggapi perbedaan pendapat itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan hal tersebut menimbulkan kegelisahan. Sebab hal ini menunjukkan tidak adanya definisi yang baku di Bawaslu tentang kampanye terselubung.

Selain itu, ada kekhawatiran soal kurangnya sensitivitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama di dalam menafikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih.

"Menimbulkan pertanyaan apakah ada ketidakkompakkan di kalangan anggota Bawaslu untuk bersikap secara independen? Oleh karena itu perlu kiranya Bawaslu segera menyatakan sikap terkait hal apa saja yang ditemukan di dalam pelaksanaan reuni 212 hari ini," tutur Ray, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/12).

Dia pun mendorong Bawaslu untuk bersikap tegas, terutama dalam hal sensitivitas terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk membatasi hak dipilih dan memilih pihak lain.

"Jika tidak, ruang politik kita bisa marak kembali dengan isu SARA. Sesuatu yang dampaknya telah terlihat dalam pelaksanaan pilkada DKI kemarin. Sikap tanggap Bawaslu tentu dibutuhkan," tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Septian Nandy