"Saat ini sudah dapat diidentifikasi siapa pelaku yang menawarkan dan di mana lokasi barang itu diperoleh. Melalui penelusuran lebih lanjut Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bisa mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci lagi seperti alamat, nomor telepon, bahkan foto wajah yang bersangkutan," tutur Zudan.

Mantan Kabiro Hukum Kemendagri itu juga meminta kepada semua toko daring dan pihak-pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP agar menghentikan praktiknya. Sebab, tegas Zudan, para penjual blangko itu bisa diancaman pidana berat dan dapat mengganggu kondusivitas dan stabilitas negara.

Menurut dia, setiap blangko KTP-el memiliki nomor UID atau nomor identitas chip khas yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el. 

Atas dasar itulah, kata Zudan, pihaknya dengan mudah mendapatkan petunjuk asal blangko e-KTP yang diperjualbelikan tersebut: di mana posisinya, dan kemana didistribusikan, serta oknum yang melepaskannya ke pasar.

"Terkait identitas pelaku, pengungkapannya menjadi mudah karena database kependudukan telah menyimpan data perseorangan penduduk termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa," ujar Zudan.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Septian Nandy