Curahan hati itu disampaikannya langsung dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 yang dihadiri para perwakilan pemerintah daerah di Kementerian Keuangan, Senin (10/12).
Sri Mulyani mengaku terkejut saat mendapat informasi bahwa ada kepala daerah yang mengunjungi kementeriannya sebanyak 46 kali dalam setahun terakhir. Padahal menurutnya, seharusnya kepala daerah tidak perlu sesering itu mengunjungi kantornya.
Saat ini, lanjut Sri Mulyani, laporan dan konsultasi dari pejabat daerah kepada pemerintah pusat sebenarnya bisa dilakukan secara online melalui website maupun teleconference.
"Saya punya statistiknya, ada beberapa pejabat daerah yang rajin banget ke pusat. Ada yang 46 kali datang, pejabat dan pegawai dari daerah yang rajin ke sini. Datangnya tidak sendiri atau berdua, tapi rombongan. Ini tidak make sense," ungkap dia.
Menurut dia, kedatangan para pejabat daerah itu rupanya hanya untuk mencari tahu informasi atau mengurus sesuatu yang perlu disetujui oleh pemerintah pusat. Selain itu, ada pula yang mengunjungi kantornya hanya untuk lobi-lobi yang dinilai Sri Mulyani tidak penting.
"Tapi saya suspect ternyata supaya dapat SPJ, yang mana 23 persen belanja barangnya adalah belanja jalan-jalan," lanjutnya.
Ia pun meminta pejabat daerah tak terus mondar-mandir ke kantor pusat Kementerian Keuangan demi kegiatan yang dinilai tidak penting. Anggaran belanja daerah yang digunakan pejabat untuk ke Jakarta, menurut dia, sebaiknya digunakan untuk pembangunan daerah.
"Padahal ongkos 46 kali bolak balik itu bisa dipakai untuk bangun jembatan, memperbaiki pasar, penyediaan air bersih, dan itu semua sangat berguna bagi masyarakat. Saya mohon pemda untuk kurangi perjalanan ke pusat," ungkapnya.
Tak sekedar sering mondar-mandir, Ani juga mengeluhkan penangkapan pejabat daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mirisnya, penangkapan itu bukan terjadi pada satu atau dua pejabat, namun sudah mencapai ratusan.
"Ada 111 kepala daerah yang sudah ditangkap KPK. Kalau 10 orang ya mungkin mereka sial saja, tapi 111 orang apakah tetap sial? Itu artinya nuraninya sudah mati. Itu pikiran dan hatinya sudah sama sekali tidak memikirkan masyarakat," tekannya.
Seharusnya, menurut dia, potensi korupsi seharusnya sudah kian sempit lantaran pemerintah pusat gencar mengenalkan tata kelola secara elektronik melalui sistem e-government. Namun, hingga kini baru 18 persen daerah yang menerapkan e-government.
Sri Mulyani berharap ke depan tidak ada lagi pejabat daerah yang melakukan korupsi. Pasalnya, hal ini tak hanya mencoreng nama negara, tetapi juga akan berdampak bagi masyarakat karena dana yang dikorupsi merupakan uang rakyat.
"Saya berharap inspektur daerah seharusnya semakin diperkuat dan efektif dalam mengawasi dan membimbing agar sumber daya bisa digunakan betul-betul untuk kesejahteraan," pungkasnya.
Tulis Komentar