Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah bertemu dengan Baiq Nuril dan tim kuasa hukum untuk membahas pemberian amnesti, Senin (8/7). Yasonna juga mengundang sejumlah pakar hukum pidana dan tata negara untuk meminta pandangan pemberian amnesti ini.

Salah satu pakar hukum tata negara yang hadir, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pihaknya diundang untuk memberikan pandangan terkait rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.
Menurutnya, pemerintah sudah memiliki keputusan untuk memberikan amnesti tersebut.

"Keputusan politiknya sudah ada memang mau (memberikan) amnesti. Dan kemudian kami diundang untuk mempertajam alasannya, kemudian dasar hukumnya apa," kata Bivitri dikonfirmasi terpisah.

Bivitri menegaskan tak ada permasalahan dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Menurutnya, Jokowi hanya tinggal meminta pertimbangan dari DPR sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

"Sudah gitu saja (prosesnya). Jadi enggak ada kriterianya berapa hari, dan sebagainya, enggak ada. Tinggal nunggu waktu saja," tuturnya.

Sebelumnya, MA menolak gugatan PK yang diajukan Baiq Nuril terkait kasus penyebaran rekaman percakapan mesum yang dilakukan atasannya, Muslim.

Putusan ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL