Legislator

Komisi IV Hearing Dengan PUPR, Bahas Anggaran Banjir Tahun 2020

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi dalam memaparkan anggaran dinasnya untuk tahun 2020, termasuk anggaran penanganan banjir saat hearing dengan Komisi IV, Kamis (25/7/2019) kemarin.
Loading...

PEKANBARU- Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (hearing), dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (25/7/2019) kemarin, di ruang rapat Komisi IV. 

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV Roni Amriel bersama anggota lainnya. Sementara dari PUPR, langsung dihadiri Kepala Dinas PUPR Indra Pomi, beserta stafnya.

Ketua Komisi IV Roni Amriel menjelaskan, bahwa dari hasil hearing diketahui untuk anggaran penanganan banjir yang ada di dinas PUPR tahun 2020 sangat kecil, yakni Rp 2,2 miliar. Jumlah ini diambil dari Rp 182 miliar yang diperuntukkan di Dinas PUPR.

Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar, masih terfokus kepada pusat Perkantoran Tenayan Raya.

Loading...

"Saya kira, anggaran Rp 2,2 miliar sangat mengecewakan masyarakat Kota Pekanbaru. Jelas ini tidak cukup untuk menangani masalah banjir. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemko, dalam mengatasi banjir di kota ini," tegas Roni kepada wartawan.

Seharusnya, menurut Politisi Golkar ini, dana untuk penanganan banjir lebih besar. Karena persoalan banjir dan dampaknya akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.

"Komisi IV akan bahas lebih lanjut dengan Banggar DPRD Kota Pekanbaru, agar persoalan ini, jelas kerangka acuannya. Sehingga untuk mengusulkan masterplan banjir dan planning lainnya. Dengan begitu, persoalan banjir yang dihadapi masyarakat dapat teratasi," harapnya.

Tidak hanya persoalan banjir, persoalan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan hingga saat ini belum bisa teratasi dengan maksimal.

"Anggaran untuk perbaikan jalan yang dianggarkan Rp 8,9 miliar juga tidak cukup. Bayangkan berapa banyak jalan berlobang di Pekanbaru yang belum teratasi, berapa banyak jalan yang rusak yang tidak layak ditempel dan harus diaspal ulang, belum lagi perbaikan dan pemeliharaan jembatan maka kita nikai tidak cukup," terang Roni lagi.

Jadi, Tambah Roni, dengan anggaran Rp 82 miliar tersebut, tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kota Pekanbaru.

"Harus ditambah dari anggaran Rp182 miliar ini. Harusnya ditambah lagi sekitar Rp 55 miliar lagi, agar beberapa persoalan bisa teratasi dan terselesaikan. Kalau nantinya anggaran Rp 182 miliar masih tetap, maka Pemko perlu mencari solusi, apakah memangkas anggaran yang ada di OPD lain, atau adanya penekanan target PAD yang harus dicapai. Kalau tidak tercapai, maka Kota Pekanbaru pada tahun 2020 akan tetap dilanda banjir," akunya. **


Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel saat membuka hearing dengan Dinas PUPR Pekanbaru, Kamis (25/7/2019) kemarin, di ruang rapat Komisi IV. 

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Isa dan Dasman serius mendengarkan penjelasan dari Dinas PUPR tentang anggaran penanganan banjir, saat hearing Kamis (25/7/2019).

Anggota Komisi IV Heri Setiawan saat bertanya tentang anggaran penanganan banjir Kota Pekanbaru pada APBD 2020 kepada Dinas PUPR, dalam hearing di Komisi IV.

Suasana hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan Dinas PUPR, membahas anggaran tahun 2020 dalam APBD Murni Kota Pekanbaru.
 


Loading...

[Ikuti GilangNews.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar