GILANGNEWS.COM - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berbicara tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Fadli Zon menilai penyebab masalah minyak goreng langka saat ini merupakan akumulasi dari tata kelola sawit di Indonesia yang amburadul.
"Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini sebenarnya akumulasi dari amburadulnya tata kelola sawit di Indonesia," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2/2022).
Fadli Zon menyebutkan adanya praktik kartel dalam tata kelola sawit di Indonesia. Indikasi praktik kartel ini, kata dia, membuat segelintir kelompok usaha mampu mengontrol harga di pasar
"Setelah sejumlah upaya sudah dilakukan dan ternyata belum efektif, menurut saya, pemerintah tak perlu alergi mengaitkan kelangkaan minyak goreng saat ini dengan praktik kartel yang jelas terlihat dalam tata kelola sawit di Indonesia," kata Fadli Zon.
"Dengan model seperti ini, adanya indikasi terjadinya praktik kartel dalam wujud industri yang mampu mengontrol harga di pasar semakin besar. Tak mengherankan jika mereka ternyata juga memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemerintah," imbuhnya.
Dia merujuk, berdasarkan catatan KPPU, terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng. Lantas, ujarnya, ada segelintir pelaku usaha yang mendominasi struktur pasar perkebunan sawit.
"Inilah yang membuat struktur pasar perkebunan sawit cenderung oligopolistik, didominasi sekelompok pelaku usaha," lanjut dia.
Fadli Zon juga menyinggung kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dia nilai tak menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, alokasi produksi minyak goreng tetap tak optimal dan justru bahan baku biodiesel yang harga jualnya mendapat subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Penanganan yang dilakukan pemerintah berangkat dari diagnosis permasalahan yang keliru. Melalui kebijakan DMO, misalnya, pemerintah sedang menekan volume ekspor CPO," katanya.
"Namun, yang terjadi adalah alokasinya tidak terserap optimal untuk produksi minyak goreng, tetapi justru untuk bahan baku biodiesel yang harga jualnya mendapat subsidi sebesar USD 85 per ton dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," sambung dia.
Sementara itu, ujarnya, untuk bahan baku minyak goreng, produsen CPO harus menjualnya dengan harga domestik karena tak adanya subsidi dari BPDPKS. "Di sinilah persoalannya," katanya.