DPRD Targetkan Pengesahan Ranperdanya Jadi Perda Akhir Tahun Ini
Pansus Transportasi Madani Kunjungi Trans Jakarta dan DPRD Bekasi

PEKANBARU- Pansus DPRD Pekanbaru terus mematangkan pembahasan, Ranperda Pendirian BUMD Transportasi Madani. Setelah pembahasan awal dengan mitra kerja di lingkungan Pemko Pekanbaru dan perusahaan terkait, Pansus melanjutkan studi banding ke luar daerah Riau. 

Pansus Ranperda Pendirian BUMD Transportasi Madani yang diketuai Roni Pasla ini, mengunjungi PT Trans Jakarta di Jakarta, Kamis (12/11/2020) serta mengunjungi DPRD Bekasi, Jumat (13/11/2020). 

"Pansus ini masih kami bahas, dan Anggota Pansus sudah melakukan studi banding ke Trans Jakarta dan DPRD Bekasi. Target kami memang Desember bisa selesai, " katanya. 

Seperti diketahui,  Di bawah pengelolaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), sebanyak 110 unit Bus TMP kini terus melayani masyarakat. Saat ini, sudah tersedia sebanyak 10 rute perjalanan Bus TMP. 

Bus TMP hadir sebagai layanan moda transportasi massal bagi masyarakat. Agar bisa berkembang pesat, Pemko Pekanbaru berencana akan menjadikan PT SPP selaku pengelola, menjadi perseroan daerah atau Perseroda.

Pengajuan Ranperda Pendirian BUMD Transportasi Madani serta Ranperda Perseroda Sarana Pembangunan tersebut, kini sedang dibahas oleh Tim Pansus DPRD Pekanbaru. 

Dari kunjungan Pansus kemarin ke PT Trans Metro Jakarta, banyak masukan yang didapatkan Pansus. Meski sama-sama disubsidi pemerintah, namun Bus TMP dan Trans Jakarta memiliki banyak perbedaan.

“Keduanya sama-sama disubsidi pemerintah. Tapi kenapa Bus Trans Jakarta bisa memberikan keuntungan meski tidak dalam bentuk materi. Kalau Bus TMP masih sekadar memberikan pelayanan, belum ada keuntungan lain yang diberikan. Ini yang harus kita genjot, jangan lah terus menerus disubsidi,” sebut politisi Pansus ini.

Sementara kunjungan ke DPRD Bekasi, Pansus ingin tahu proses regulasi Ranperda ini. 

Di Kota Pekanbaru sendiri, pengelolaan bus Trans Metro Pekanbaru yang selama ini dikelola PT SPP, ke depannya harus berbentuk Perseroda. Begitu halnya pengelolaan sarana lainnya, tidak lagi dikelola oleh satu perusahaan saja. 

"Hal ini juga sesuai dengan penyesuaian regulasi PP No 54, pertama tentang Bank BPR yang menjadi BPR Syariah, PT SPP dan PDAM Tirta Siak menjadi Perseroda, kemudian anak perusahaan PT SPP menjadi BUMD sendiri, yaitu SPM dan Transportasi Madani.  *

Teks foto:

Anggota DPRD Bekasi (tengah depan), memberikan penjelasan tentang regulasi tentang transportasi, kepada Pansus DPRD dalam pertemuan di Bekasi, Jumat (13/11/2020).

Karyawan Trans Jakarta diberikan waktu untuk menjelaskan tentang kondisi bus Transjakarta, kepada anggota Pansus DPRD Pekanbaru, saat pertemuan di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Anggota Pansus DPRD Pekanbaru dan perwakilan Pemko Pekanbaru, tampak serius saat pertemuan dengan manajemen Trans Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Dari kiri: anggota Pansus DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos, Ginda Burnama ST (Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dan manajemen Trans Jakarta saat mengikuti pertemuan Kamis (12/11/2020) di Bekasi. 

Ketua Pansus DPRD Roni Pasla (kiri) memberikan plakat kepada manajemen Trans Jakarta, saat kunjungan ke Jakarta, Kamis (12/11/2020).