LKPj Wali Kota Tahun 2022
Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi di DPRD Pekanbaru

PEKANBARU-  DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi, terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, Jumat (24/3/2023) di ruang Paripurna DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, di dampingi dua wakilnya Ginda Burnama ST MT dan T Azwendi Fajri SE, serta anggota DPRD lainnya.

Sementara dari Pemko Pekanbaru, diwakili Sekko Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kepala OPD dan unsur Forkompimda lainnya.

Sekko Pekanbaru Indra Pomi Nasution membacakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi, tentang LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022. Disampaikan, Pemko Pekanbaru mengapresiasi dengan masukan dan kritikan dari fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru.

Pemko menjawab pandangan dari Fraksi PKS, ikhwal pencapaian PAD tahun 2022 lalu. Hal ini bisa dilaksanakan karena kerjasama selama ini. Tentunya tahun 2023 ini akan ditingkatkan.

Sementara mengenai tamatan SD yang susah masuk SMPN, hal itu dikarenakan masih minimnya unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB). Namun tahun 2023 ini, Pemko membangun 24 RKB dan 2 USB SMPN.

Sedangkan pandangan dari Fraksi Gerindra, Fraksi PDI-P, dan lainnya, mengenai jalan berlubang, bahwa dari hasil laporan Dinas PUPR ada sekitar 200 titik jalan berlubang tahun 2022. Yang sudah dikerjakan 149 titik.

"Sementara mengenai jalan rusak akibat proyek IPAL, bahwa Pemko sudah meminta komitmen dari kontraktor pelaksana, agar diperbaiki segera," paparnya.

Mengenai tunda bayar yang dipertanyakan Fraksi Gerindra oleh Nurul Ikhsan, dapat dijelaskan, sejak tahun 2021 hingga akhir tahun 2022 lalu, Pemko sudah menyelesaikan tunda bayar sekitar 71, 26,persen. Sehingga sisa tunda bayar yang belum dibayarkan sekitar Rp 59 miliar.

"Kami menjawab tanggapan dari pandangan Fraksi PAN, untuk perbaikan jalan selama 2022 sudah dilakukan berupa tambal sulam, overlay, termasuk pengerukan drainase," terang Indra Pomi lagi.

Sementara itu, Pemko Pekanbaru juga sudah mendapatkan sertifikat Adipura, yang banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Tentunya ke depan, Pemko menargetkan akan meraih Piala Adipura, dengan catatan semua persoalan sampah bisa diatasi dengan baik.

Yang pasti, Pemko Pekanbaru perlu sinergitas dari berbagai pihak, agar pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, semakin baik dan lancar.

"Untuk persoalan lainnya, seperti halnya BPJS, banjir, peningkatan kinerja ASN, akan menjadi catatan khusus bagi kami, untuk ditindaklanjuti segera. Yang pasti, bagaimana Kota Pekanbaru ke depan lebih baik lagi," harapnya.

Setelah mendengarkan jawaban pemerintah, Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung langsung membacakan perwakilan fraksi, yang akan masuk dalam Pansus (Panitia Khusus) LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022 ini.

Pansus ini nanti akan bekerja membahas LKPj Wali Kota, sebelum disahkan menjadi Perda Kota Pekanbaru. **

Teks foto:

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT (kanan) dan Kabag Persidangan H Maisisco saat mengikuti Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, Jumat (24/3/2023) .

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST (tengah), membuka Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, Jumat (24/3/2023).

Pimpinan DPRD Pekanbaru berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, Jumat (24/3/2023) .

Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution membacakan Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, saat Paripurna, Jumat (24/3/2023) .

Pimpinan DPRD Pekanbaru dan Sekda Pekanbaru Indra Pomi berdiri sesaat akan dimulainya Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, saat Paripurna, Jumat (24/3/2023) .

Suasana Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi terkait LKPj Wali Kota Pekanbaru tahun 2022, Jumat (24/3/2023) di ruang Paripurna DPRD. *