Rapat Paripurna DPRD: LKPJ 2023 dan Tantangan Infrastruktur Pekanbaru Jadi Agenda Utama

PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2023/2024 dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. Rapat yang berlangsung pada Senin pagi 10 Juni 2024 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal. Dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, hadir Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution.

Laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2023 dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus Krismat Hutagalung. Dalam laporannya, Krismat menyampaikan berbagai catatan penting terkait kinerja dan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Catatan yang disampaikan Pansus mencakup berbagai isu kritis, di antaranya adalah masalah pengawasan terhadap perbaikan jalan rusak akibat jaringan IPAL dan PDAM. Krismat mengungkapkan, "Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif dan mengakibatkan jalan makin rusak parah." Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kontrol dan perbaikan infrastruktur kota.

Selain itu, penanganan banjir juga menjadi sorotan utama. Pansus mencatat bahwa meski banyak kajian telah dilakukan, jumlah titik banjir di Pekanbaru semakin meningkat. "Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja. Pemerintah harus lebih serius dan terencana dalam menangani masalah ini," tegas Krismat. Pansus merekomendasikan pembangunan drainase baru, normalisasi anak sungai, serta pemetaan dan master plan banjir untuk meningkatkan efektivitas penanganan.

DPRD Kota Pekanbaru juga mengharapkan agar penggunaan anggaran di masing-masing OPD dapat dilakukan dengan lebih transparan dan sesuai dengan kesepakatan. Anggota DPRD Muhammad Isa Lahamid menambahkan, "Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali dalam situasi yang mendesak."

Menanggapi catatan dan rekomendasi dari DPRD, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan. "Pada prinsipnya, ada catatan yang harus kita perbaiki dan menjadi bahan evaluasi untuk kita kedepannya," kata Indra Pomi.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kota Pekanbaru untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta kinerja pemerintahan. Dengan adanya evaluasi mendalam ini, diharapkan Pemko Pekanbaru dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Galery Foto kegiatan: