Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Pekanbaru dan PT Securindo Packatama Indonesia memanas, setelah Kepala Cabang datang tanpa membawa data yang diminta, Selasa (7/1/2025).

Bawa Data Nol, Bos Security Parking Pekanbaru Kena Semprot Komisi II

Selasa, 07 Januari 2025 - 20:53:34 wib | Di Baca : 2029 Kali

GILANGNEWS.COM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi II DPRD Pekanbaru, Selasa (7/1/2025), berubah menjadi panggung kemarahan. Penyebabnya? Kepala Cabang PT Securindo Packatama Indonesia Pekanbaru, Hanis, hadir tanpa membawa data apapun terkait kontrak kerja sama maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan perusahaannya.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, H. Fatullah, tak bisa menahan amarahnya. “Kami memanggil untuk mendapatkan penjelasan detail terkait pajak dan kontribusi perusahaan terhadap PAD, tapi dia malah datang dengan tangan kosong! Ini sangat tidak menghormati DPRD,” ujar Fatullah dengan nada tinggi.

Menurut Fatullah, PT Securindo Packatama Indonesia, yang mengelola 38 lokasi parkir di Pekanbaru dengan sekitar 300 tenaga kerja, diduga kuat melakukan pelanggaran terkait pajak. “Kita tahu ada kebocoran pajak. Kalau terbukti ada penggelapan, kita akan bawa kasus ini ke Kajari Pekanbaru dan Polresta. Kami tak akan lunak lagi!” tegasnya.

Kemarahan Merambat ke Permasalahan APBD

Tak hanya soal pajak parkir, situasi minimnya APBD Pekanbaru juga menjadi pemicu emosi anggota dewan. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, mengungkapkan bahwa saat ini Pemko Pekanbaru mengalami tunda bayar sebesar Rp400 miliar. “Potensi PAD dari sektor parkir harus jelas. Jangan sampai uang rakyat hilang begitu saja,” katanya.

Zainal juga menegaskan perlunya transparansi kontrak antara PT Securindo Packatama Indonesia dengan Pemko Pekanbaru. “Kami bahkan belum tahu bagaimana detail kontrak kerjasama ini. Ini benar-benar mengecewakan,” ujarnya.

Kepala Cabang Kabur dari Wartawan

Sementara itu, Hanis, yang diminta keterangannya usai RDP, langsung kabur menghindari wartawan. Dengan langkah tergesa-gesa, ia hanya sempat berkata, “Saya tidak paham apa yang mau saya sampaikan,” sebelum meninggalkan gedung DPRD.

Audit Total dan Ancaman Laporan Hukum

DPRD berjanji akan melakukan audit total terhadap perusahaan tersebut. Bahkan, jika diperlukan, mereka akan menggandeng tim ahli dan aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan pelanggaran.

“DPRD Pekanbaru dipilih rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Kami tak akan bermain-main. Pajak yang bocor harus dikembalikan kepada masyarakat!” ujar Fatullah dengan nada keras.

Dengan polemik ini, masyarakat Pekanbaru kini menunggu tindak lanjut tegas DPRD untuk memastikan uang hasil parkir tak lagi menjadi misteri.