PEKANBARU – Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di Kota Pekanbaru, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan seluruh Puskesmas se-Kota Pekanbaru pada Kamis (30/1/2025).
Pertemuan ini menjadi ajang diskusi konstruktif guna membahas berbagai aspek layanan kesehatan, termasuk optimalisasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan pasien, serta transparansi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan di puskesmas agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.
Salah satu sorotan utama adalah kemudahan penggunaan aplikasi JKN Mobile agar tidak membebani pasien yang ingin berobat.
"Kami meminta Dinkes dan puskesmas menyediakan petugas khusus atau ruangan khusus yang membantu masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses administrasi pelayanan BPJS," ujar Tekad.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD Pekanbaru mengapresiasi inisiatif Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani dalam menghadirkan layanan Madani Shuttle Car, yang berfungsi sebagai transportasi antar-jemput pasien rujukan dari puskesmas ke RSD Madani.
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga yang membutuhkan perawatan medis lanjutan.
"Kami berharap dengan adanya shuttle car ini, pasien rujukan dari puskesmas bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat di RSD Madani. Selain itu, jika ada pasien rawat inap, penjaga pasien juga sebaiknya mendapatkan makanan agar mereka bisa lebih fokus merawat pasien," tambah Tekad.
Fokus pada Infrastruktur dan Transparansi BLUD
Komisi III DPRD Pekanbaru juga menyoroti infrastruktur layanan kesehatan di kota ini. Salah satunya adalah usulan pengadaan halte Bus TMP di kawasan RSD Madani untuk mempermudah akses pasien dan keluarga.
Selain itu, rekayasa lalu lintas di persimpangan Jalan Melati – Jalan Garuda Sakti Panam menjadi perhatian karena sering terjadi kemacetan.
Di sisi lain, DPRD menegaskan perlunya transparansi dalam penggunaan dana BLUD di setiap puskesmas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
"Kami akan menjadwalkan pertemuan dengan kepala puskesmas secara berkala setiap enam bulan. Tujuannya agar pelayanan tetap maksimal dan bisa dievaluasi secara berkala," tegasnya.
Gerakan Preventif untuk Kesehatan Masyarakat
Dalam menghadapi musim penghujan, Komisi III DPRD Pekanbaru meminta puskesmas untuk lebih proaktif dalam melakukan upaya pencegahan penyakit, terutama Demam Berdarah Dengue (DBD).
Dinkes diharapkan bisa berkolaborasi dengan Camat, Lurah, serta RT/RW dalam mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat.
"Kami mendorong Dinkes untuk menggencarkan sosialisasi pola hidup sehat dan pemberantasan sarang nyamuk guna mencegah penyebaran DBD. Langkah preventif ini sangat penting agar masyarakat tidak jatuh sakit akibat lingkungan yang tidak sehat," jelas Tekad.
Komisi III DPRD Kota Pekanbaru juga siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam mencari Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung pengembangan fasilitas kesehatan di puskesmas.
Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru semakin optimal dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan berbagai langkah konkret yang terus diupayakan, masyarakat Pekanbaru bisa menantikan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Komitmen kuat dari DPRD dan Dinkes diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem layanan kesehatan kota ini. (***)
Galery Foto Kegiatan:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Editor | : | |
| Sumber | : | GN 1 |