GILANGNEWS.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, mempertimbangkan kemungkinan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Langkah ini akan diambil jika tekanan fiskal ekonomi daerah tidak kunjung membaik.
"Belum ada pemberlakuan pemotongan. Saya hanya menyatakan bahwa jika solusi-solusi yang diambil masih belum cukup dan tekanan fiskal masih kuat, maka TPP bisa menjadi salah satu yang harus dikoreksi," jelas Wahid saat ditanya mengenai wacana tersebut di Gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Selasa (18/3/2025) pagi.
Meski demikian, Wahid menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap pertimbangan lebih lanjut.
"Tapi ini belum diputuskan karena kami masih menghitung seberapa besar kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Wacana pemotongan TPP ini pertama kali disampaikan Wahid saat memimpin Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 pada Rabu (12/3/2025) lalu. Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Provinsi Riau yang semakin tertekan.
"Saya sudah berpikir keras mengenai situasi fiskal ini. Bahkan jika semua kegiatan pemerintahan dihentikan, itu pun belum cukup untuk mengatasi tunda bayar yang ada," ungkapnya.
Sebagai langkah penyeimbangan anggaran, Wahid mempertimbangkan berbagai kebijakan drastis, termasuk kemungkinan pemotongan TPP bagi sekitar 21 ribu ASN, termasuk tenaga pendidik.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi opsi terakhir jika berbagai upaya penghematan anggaran tidak mampu mengurangi tekanan fiskal yang terjadi.
| Sumber | : | goriau |
| Editor | : |