Tjahjo Buka Peluang Tak Semua ASN ke Pindah Ibu Kota Baru

Selasa, 21 Januari 2020

Menpan RB Tjahjo Kumolo.

GILANGNEWS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo belum bisa mengungkapkan kategori dan jumlah pasti aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ia berdalih tim dari Kemenpan-RB masih memetakan kompetensi dan latar belakang ratusan ribu tenaga di masing-masing kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, ia mengatakan ASN yang diberangkatkan ke ibu kota baru pun kemungkinan jumlahnya lebih kecil dari total 118.513 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saat ini kami sedang mendetailkan lagi dari 118 ribu ASN di kementerian, Lembaga Pusat. Sedang dicek kembali kompetensi maupun background pendidikannya pula. Sehingga yang nanti ke IKN [Ibu Kota Negara] yang betul-betul siap dan bisa jadi menjadi berkurang dari 118 ribu," ujar Tjahjo saat dihubungi wartawan, Selasa (21/1)

Tjahjo sendiri juga belum merinci teknis pemindahan tersebut, serta fasilitas penunjang ataupun perkantoran untuk ASN di ibu kota baru.

Berdasarkan catatan yang diterima media, 118.513 ribu orang tersebut adalah hasil analisis jumlah PNS yang potensial dipindah jika ibu kota baru akan menerapkan smart government.

Dari total tersebut, 2.356 PNS merupakan pejabat struktural. Sementara 116.157 orang adalah PNS pusat dengan usia beragam mulai di bawah 20 tahun hingga 45 tahun.

Sebelumnya menurut dia, pemindahan akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak bertahap. "Prinsip perpindahan ASN pusat K/L [kementerian/lembaga] ke ibu kota baru, sekaligus prosesnya. Tidak bertahap," jelas Tjahjo saat dihubungi pada Sabtu (17/1).

Oleh sebab itu, pendataan masih terus berproses guna memastikan jumlah ASN kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Lantas selanjutnya barulah pihaknya bakal mensurvei ASN yang mau dipindahtugaskan ke Kalimantan Timur nanti.

"Kemudian yang ada akan dikoordinasikan dengan sekjen/sesmen lembaga masing-masing untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya apa yang bisa ikut tugas di ibu kota negara baru," sambung Tjahjo.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seluruh PNS akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024 mendatang. Untuk melaksanakan pemindahan tersebut ia telah memerintahkan Tjahjo untuk mensurvei para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia pindah atau tidak ke ibu kota negara baru.

Jokowi mengatakan sebenarnya ingin seluruh abdi negara sepenuhnya pindah ke ibu kota baru. Namun, ia mengungkapkan kepindahan PNS hendaknya turut disertai keinginan murni dari para pegawai.

"Pindah semuanya langsung, tapi sudah saya perintahkan kepada MenPAN untuk mensurvei dulu, kira-kira yang ingin dan tidak pindah berapa persen. Kami harus tahu dong," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1).