Lahan KIT 266 Hektar, Baru 26 Hektar Sah Milik Pemko Pekanbaru
.jpeg)
Master Plan Kawasan Industri Tenayan
PEKANBARU - Harapan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk dapat segera mengelola lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) menjadi ikon baru dengan mendatangkan investor menjelang masa kepemimpinan Firdaus-Ayat berakhir hanya isapan jempol saja.
Pasalnya tim percepatan pengelolaan lahan yang dibentuk sampai saat ini tidak bekerja maksimal, bayangkan dari 266 hektar lahan yang disiapkan baru 26 hektar yang jelas dengan bukti surat, sementara sisanya masih berstatus sengketa atau tumpang tindih dengan masyarakat setempat.
"Ini wilayah KIT sudah diwacanakan sejak sekian tahun yang lalu, tapi baru yang tampak hanya 26 hektar yang sah milik Pemko. Sementara yang lain (lahan) masih milik masyarakat, ini membuktikan tim tidak bekerja maksimal, walikota harus tegas kepada anak buahnya soal percepatan ini," kata Ketua Komisi II DPRD H Fathullah kepada wartawan usai hearing dengan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru ( SPP ) dengan agenda KIT.
Dengan apa yang disampaikan oleh Dirut PT SPP Heri Susanto saat hearing, Fathullah tentu membuktikan apa yang diperintahkan Walikota kepada anak buahnya tidak jalan. "Ini harus bisa ditegaskan lagi, bagaimana bisa ingin mendatangkan investor untuk berinvestasi, tapi status lahan tidak jelas, mimpi! Malu kita!," ungkap Fathullah lagi.
Disebutkannya, soal lobi yang dilakukan oleh PT SPP diapresiasinya, akan tetapi dari pihak Pemko sendiri tidak bergerak seperti apa yang diharapkan. Padahal untuk DPRD Kota Pekanbaru sendiri disebutkan sudah mensupport penuh soal KIT ini, harusnya tim percepatan yang dibentuk sudah bisa menyelesaikan masalah lahan ini.
"Sekarang begini saja, segera selesaikan masalah lahan ini dulu, baru fokus soal investor. Jangan bermimpi dulu lah," tegasnya lagi.
Dikatakan Fathullah juga bahwa lokasi KIT itu sangat strategis, apalagi dikelilingi dengan akses jalan lingkar yang sudah terbuka. Ditambah lagi dengan kerjasama pekan Sikawan,tentu tidak diragukan lagi jika pusat ekonomi itu dimulai dari Pekanbaru.
Ditempat yang sama, kepada wartawan Direktur PT SPP Heri Susanto yang saat hearing juga melibatkan anak buahnya mengatakan sudah memberikan penjelasan soal pengelolaan kawasan itu.
"Memang tidak di pungkiri di lahan itu ada lahan tumpang tindih yang di klaim oleh masyarakat, namun pemerintah kota dalam hal ini walikota sudah mengumpulkan tim untuk turun kelapangan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini," sebut Heri.
Heri juga berharap, terhadap masalah lahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin supaya projek ini bisa segera dijalankan.