Ketua MPR: Pandemi COVID-19 Runcingkan Perang Dagang Amerika-China
GILANGNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pandemi COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat dunia, tapi juga tentang perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China terhadap negara-negara di dunia.
"Pandemi COVID-19 semakin meruncingkan perang dagang Amerika-China. Bahkan sampai berimbas keluarnya Amerika dari keanggotaan Badan Kesehatan Dunia (WHO) efektif per 6 Juli 2021. Amerika juga menghentikan sumbangan ke WHO yang mencapai USD 500 juta per tahun," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (23/7/2020).
"Amerika menilai WHO telah menjadi boneka China karena tak cekatan menyampaikan informasi riil penyebaran virus COVID-19 di awal kemunculan di Wuhan, China," imbuhnya dalam Musyawarah Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dilakukan secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta.
Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan pandemi COVID-19 juga menunjukkan pergeseran kekuatan pengaruh dari Barat ke Timur. Ditandai dengan gencarnya China memberikan jutaan persediaan kelengkapan medis untuk membantu berbagai negara dunia mengendalikan penyebaran COVID-19. Dari mulai negara-negara Asia, Afrika, hingga Amerika Latin mendapatkan banyak bantuan dari China.
"Pandemi COVID-19 juga telah menunjukkan kualitas kepemimpinan di berbagai negara. Ada yang mendapatkan pujian ada juga yang menjadi bulan-bulanan. Bahkan pandemi COVID-19 juga telah melahirkan para pemimpin baru yang berhasil mencuri perhatian rakyat, seperti Gubernur Tokyo Yuriko Koike hingga Gubernur New York Andrew Cuomo," jelas Bamsoet.
Dia berharap imbas pandemi ini juga melahirkan banyak calon pemimpin baru dari ICMI, baik di daerah maupun di tataran nasional yang mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di semua tingkatan. Karena itu sangat penting untuk melihat pandemi COVID-19 tak hanya sekadar musibah, melainkan sebagai tantangan.
"Karena pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo mulai menggenjot berbagai produktivitas barang dan jasa dalam negeri, di antaranya dengan melarang impor barang konsumtif yang masuk melalui e-commerce, melarang impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat pelindung diri (APD), masker, serta berbagai penunjang kesehatan lainnya. Berbagai kebijakan ini wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kedaulatan nasional," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, melalui penguatan kedaulatan nasional, Indonesia akan semakin disegani berbagai negara dunia, sehingga tak sekadar menjadi pemandu sorak di tengah persaingan Amerika Serikat dengan China.
"Walaupun masih dalam awal masa kemerdekaan, Presiden Sukarno mampu membawa Indonesia tak larut dalam Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Melalui Pancasila yang dikenalkan ke berbagai negara Asia dan Afrika, Presiden Sukarno mampu membuat grup baru, Gerakan Nonblok, yang menjadi kekuatan ketiga di antara Blok Barat dan Blok Timur. Ke depan, harus lahir Sukarno baru yang mampu mengangkat harkat, derajat, dan martabat Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam Musyawarah Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie, Sekretaris Jenderal ICMI Jafar Hafsah, dan Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Arif Satria.