Perusahaan Jepang Luncurkan Alat Identifikasi Wajah Walau Memakai Masker
Ilustrasi masyarakat memakai masker.
GILANGNEWS.COM - Sebuah perusahaan Jepang, NEC, yang saat ini tengah mengembangkan sistem pengenal wajah, meluncurkan satu alat yang diklaim bisa mengidentifikasi wajah orang yang memakai masker.
Alat ini menelusuri bagian wajah yang tak tertutup seperti mata, untuk memverifikasi identitas orang. Verifikasi hanya memerlukan waktu kurang dari satu detik, dengan tingkat akurasi lebih dari 99,9 persen. Demikian disampaikan NEC, dikutip dari BBC, Selasa (12/1/2021).
Kepolisian Metropolitan London menggunakan NeoFace Live Facial Recognition NEC untuk membandingkan wajah di keramaian untuk memantau mereka yang berada dalam daftar pengawasan. Klien lain yang menggunakan teknologi buatan NEC yaitu Lufthansa dan Swiss International Airlines.
NEC juga sedang melakukan uji coba sistem ini untuk pembayaran otomatis di markas pusatnya di Tokyo.
Asisten Manajer Divisi Platform Digital NEC, Shinya Takashima, menyampaikan kepada Reuters, teknologi bisa membantu orang menghindari kontak dengan permukaan dalam berbagai situasi.
Dia mengatakan teknologi ini diperkenalkan karena "kebutuhan semakin meningkat karena situasi virus corona".
Sebelum pandemi virus corona, algoritma pengenalan wajah gagal mengidentifikasi 20-50 persen gambar orang yang memakai masker, menurut laporan dari National Institute of Standards and Technology.
Tetapi pada akhir tahun 2020, lembaga ini melaporkan peningkatan akurasi yang besar.
Melanggar Hukum
Pengenalan wajah terbukti kontroversial. Ada pertanyaan tentang seberapa baik sistem mengenali warna kulit yang lebih gelap, di samping masalah etika tentang pelanggaran privasi.
Pada Agustus, penggunaan sistem semacam itu oleh pasukan polisi Welsh dinyatakan melanggar hukum dalam kasus yang diajukan oleh juru kampanye hak-hak sipil.
Dan di perusahaan teknologi besar AS, termasuk Amazon dan IBM, telah menangguhkan penggunaan perangkat lunak pengenalan wajah oleh petugas polisi, untuk memberikan waktu kepada anggota parlemen untuk mempertimbangkan undang-undang terkait bagaimana sistem itu harus diterapkan.