Mendag akan Hapus Aturan DMO dan DPO Sawit, Ini Respon Petani

Senin, 25 Juli 2022

TBS Sawit.

GILANGNEWS.COM -  Ketua Umum Apksindo, Gulat Medali Emas Manurung angkat bicara terkait Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang akan mempertimbangkan penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Rencana ini dilakukan demi mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang masih juga lesu.

Gulat menyambut baik rencana itu. Menurut petani, DMO, DPO, Pungutan Ekspor (PE), dan Flush Out (FO) menjadi beban petani sawit.

"Apa pun resepnya, apa pun obatnya, hanya satu. Kurangi beban CPO sehingga terserap TBS nya. Apa bebannya? Ada PE, DMO, DPO, FO, mau nggak mau harus dihapus," kata Gulat kepada wartawan, Senin (22/7/2022).

Gulat mengatakan, kalau semua aturan tersebut dihapus, dalam kurun waktu 2 pekan saja, harga TBS bisa terdongkrak. Perhitungan APKASINDO memperkirakan kenaikan harga TBS menjadi Rp 2.500/kg.

Gulat menyebut, harga TBS saat ini jauh dari kata cukup. TBS untuk petani swadaya berkisar antara Rp 1.250/kg, sementara petani yang bermitra adalah Rp 1.550/kg. Ia menyebut kebijakan Sri Mulyani menghapus PE kurang berdampak signifikan.

"Setelah PE dihapus, naik Rp 150 - Rp 300. Hitungan kami dengan dibuangnya PE, harga CPO Indonesia naik dari Rp9000 ke Rp 12.000. Harusnya harga TBS ada di Rp 2.400," cakapnya lagi.

Gulat mencurigai masalah lain yang membuat harga TBS masih rendah. Ia menyebut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kurang terbuka perihal tangki minyak yang penuh.

"Kami berharap pabrik kelapa sawit jangan ada dusta di antara kita. Buktinya kan CPO mereka keluar, tronton-tronton keluar," katanya lagi.

Ia menyebut ekspor sudah berjalan dan banyak surat persetujuan ekspor yang terbit. Ada kemungkinan perusahaan menunggu harga tinggi, sehingga menumpuk stok CPO. Akibatnya, TBS petani sawit pun dibeli dengan harga rendah.

Dalam hal ini Gulat mengharapkan keterlibatan aparat hukum memeriksa pabrik-pabrik kelapa sawit. Jangan sampai sebutan tangki minyak penuh hanya menjadi alasan demi membeli TBS sawit murah dari petani.

"Kita harap aparat hukum turun tangan," tukasnya.