Ketua DPRD: ''Hutang Pemko Rp480 Miliar, Menjelang Lebaran Apakah Dibayar Masih Tanda Tanya''
GILANGNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru masih menghadapi persoalan tunda bayar yang mencapai angka fantastis.
Dalam keterangannya pada Selasa (11/2), Isa menyebut total tunda bayar kepada pihak ketiga di tahun 2024 saja diperkirakan mencapai Rp350 miliar. Namun, angka tersebut belum final karena masih menunggu hasil reviu dari Inspektorat.
"Hitungan sementara sekitar Rp350 miliar, tapi angka ini masih harus direviu lagi. Selain itu, masih ada tunda bayar dari tahun 2021 hingga 2023 yang jumlahnya sekitar Rp130 miliar. Jika ditotal keseluruhan, mencapai sekitar Rp480 miliar," ujar Isa.
Persoalan tunda bayar ini menjadi perhatian serius, terutama bagi para kontraktor dan pihak ketiga yang telah menyelesaikan proyek mereka namun belum menerima pembayaran.
Isa menegaskan bahwa meskipun Surat Perintah Membayar (SPM) telah diajukan, pencairan dana masih harus menunggu hasil reviu Inspektorat guna memastikan kelayakan pembayaran.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, Isa menekankan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Pj Wali Kota Pekanbaru serta Wali Kota terpilih untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Apakah akan dibayarkan seluruhnya atau hanya sebagian, ini masih dalam tahap komunikasi lebih lanjut,” katanya.
Menjelang Lebaran, pertanyaan besar pun muncul: apakah pembayaran ini bisa diselesaikan sebelum hari raya? Isa mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.
“Tergantung keputusan dari Wali Kota terpilih. Angkanya cukup besar, jangan sampai akibat membayar hutang ini, gaji pegawai justru tidak terbayarkan,” ujarnya.
Persoalan tunda bayar ini menjadi polemik yang harus segera dituntaskan. Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya kontraktor yang dirugikan, tetapi juga keberlangsungan program pembangunan di Pekanbaru.
Kini, semua mata tertuju pada Wali Kota terpilih, yang harus mengambil keputusan strategis dalam mengelola keuangan daerah demi menyeimbangkan antara kewajiban membayar utang dan kebutuhan operasional pemerintahan.