Bupati Pelalawan Zukri Hentikan Retret ke Magelang Bersama Prabowo, Ikuti Instruksi PDIP
GILANGNEWS.COM – Bupati Pelalawan, Zukri, menegaskan sikapnya terhadap instruksi partai yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam pernyataannya pada Jumat (21/2/2025), Ketua DPD PDIP Riau itu menyatakan kesetiaannya terhadap garis kebijakan partai.
"Tegak lurus dengan perintah ketua umum," ujar Zukri dengan nada tegas. Pernyataan ini menyusul instruksi Megawati yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mereka menuju Akademi Militer Magelang, tempat berlangsungnya orientasi kepemimpinan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Di Provinsi Riau, terdapat dua kepala daerah yang merupakan kader murni PDIP, yaitu Zukri dan Bupati Bengkalis, Kasmarni. Keduanya kini diminta tetap dalam komunikasi aktif serta standby dalam kondisi “commander call” atau menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan partai.
Perintah Mendadak Megawati
Instruksi mendadak dari Megawati pada Kamis (20/2/2025) menjadi kejutan besar di panggung politik nasional. Dalam surat perintahnya, ia meminta seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian bunyi perintah Megawati dalam surat tersebut.
Surat perintah itu merujuk pada Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP yang menegaskan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh atas kebijakan partai, baik ke dalam maupun ke luar. Hal ini memperkuat posisi Megawati sebagai pemegang kendali utama dalam strategi politik PDIP.
Isu di Balik Instruksi
Beredar spekulasi bahwa langkah Megawati ini terkait erat dengan situasi yang sedang berkembang di internal PDIP, khususnya setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati disebut menganggap penahanan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kader partainya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPP PDIP terkait keterkaitan langsung antara instruksi ini dengan kasus hukum yang menjerat Hasto. Namun, keputusan Megawati yang terkesan tiba-tiba memunculkan berbagai tafsir politik di kalangan pengamat.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa PDIP masih memegang kendali penuh atas kader-kadernya di daerah. Keputusan Megawati untuk menarik kepala daerah dari agenda kepemimpinan bersama Prabowo juga dinilai sebagai sinyal politik yang menarik di tengah dinamika hubungan PDIP dengan pemerintah pusat.
Dengan adanya instruksi ini, berbagai pihak kini menunggu langkah selanjutnya dari PDIP serta respons dari kepala daerah yang sebelumnya dijadwalkan mengikuti orientasi kepemimpinan tersebut. Apakah ini akan berdampak pada hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.