
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Davit Marihot Silaban, M.Si
GILANGNEWS.COM – Masalah parkir di Kota Pekanbaru semakin meresahkan. Warga mengeluhkan tarif parkir yang tinggi di pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat lainnya yang dikelola oleh security parking, sementara layanan yang diberikan jauh dari kata maksimal.
Alih-alih mendapatkan kenyamanan, masyarakat justru dipaksa membayar mahal untuk layanan yang tidak sebanding.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Davit Marihot Silaban, M.Si., menyoroti persoalan ini dengan nada geram. Ia mengungkapkan bahwa banyak laporan dari masyarakat mengenai ketidakadilan dalam sistem parkir di kota ini.
“Masuk mall, parkir penuh. Keluar mall, antrean panjang. Tapi tetap harus bayar mahal! Ini jelas memberatkan warga,” ujar politisi PDI P dengan nada kecewa.
Antrean Panjang, Biaya Melonjak
Salah satu keluhan utama warga adalah sistem parkir yang tidak mempertimbangkan waktu antrean keluar.
Seharusnya, aturan tarif parkir dihitung berdasarkan durasi parkir yang wajar. Namun di Pekanbaru, banyak warga terpaksa membayar lebih karena lamanya antrean.
“Banyak yang mengeluh, keluar parkir harus antre setengah jam. Seharusnya bayar untuk satu jam, tapi karena antrean bertambah jadi satu setengah jam. Ujung-ujungnya tarif pun naik! Ini bukan salah pengguna, tapi kenapa mereka yang harus menanggung?” ujar Davit dengan kesal.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan sistem yang tidak adil bagi mereka yang hanya sekadar drop-off.
“Kalau di Batam dan beberapa kota besar lainnya, parkir di bawah 15 menit itu gratis. Tapi di Pekanbaru? Baru masuk saja, langsung kena tarif parkir! Seharusnya ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Desakan Revisi Perda Parkir
Davit menegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera bertindak dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tarif parkir.
“Kita minta Wali Kota Pekanbaru segera menurunkan tarif parkir khusus di Mall, Pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat lainnya yang dikelola oleh security parking dan memperbaiki sistemnya.,” katanya tegas.
Ia juga mendesak agar ada ketentuan khusus untuk kendaraan yang hanya menurunkan penumpang.
“Masyarakat yang hanya drop-off tidak seharusnya dikenakan tarif. Minimal beri waktu 15 menit gratis seperti di kota-kota lain. Ini bentuk keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.