Jalan Rusak di Riau Butuh Rp800 Miliar, DPRD Tuntut Perusahaan Berkontribusi
Truk bermuatan kayu balak melintas di jalan yang tampak rusak parah di wilayah Riau. Kendaraan dengan muatan berlebih seperti ini diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di daerah tersebut.
PEKANBARU – Kerusakan jalan yang semakin parah di berbagai kabupaten/kota di Riau mendorong Komisi III DPRD Riau mengambil langkah tegas. Perusahaan yang memiliki kendaraan operasional dengan muatan berlebih (overload) akan diminta bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basti, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan nota kesepakatan (MoU) dengan perusahaan-perusahaan terkait. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mempercepat perbaikan jalan tanpa membebani anggaran daerah yang saat ini mengalami defisit.
"Rencana setelah Lebaran, MoU ini akan dilaksanakan. Kami sudah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan memanggil sejumlah perusahaan untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Jika berjalan baik, ini bisa menjadi alternatif efektif memperbaiki jalan yang rusak parah," ujar Edi, Kamis (13/3/2025).
Dalam MoU tersebut, beberapa poin penting akan diatur. Salah satunya adalah penertiban kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan pelat non-BM, penertiban truk bermuatan berlebih, hingga alokasi dana khusus dari perusahaan untuk perbaikan jalan yang terdampak aktivitas mereka.
"Pajak dan CSR perusahaan tidak mencakup dampak langsung dari kendaraan overload yang mereka operasikan. CSR lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan pajak memiliki regulasi tersendiri. Nah, dalam MoU ini kami menuntut tanggung jawab perusahaan atas kerusakan jalan yang mereka sebabkan," tegas Edi.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Riau menghadapi defisit anggaran yang cukup besar. Dengan adanya partisipasi perusahaan, diharapkan dapat mengurangi beban anggaran yang mencapai Rp800 miliar untuk perbaikan jalan.
"Mudah-mudahan langkah ini bisa meringankan beban APBD. Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, diperkirakan butuh waktu hingga 25 tahun untuk memperbaiki seluruh jalan rusak di Riau," ungkapnya.
Edi juga mengungkapkan bahwa masyarakat sangat mendukung rencana ini dan menantikan implementasi MoU sebagai langkah nyata untuk mengatasi persoalan jalan rusak yang selama ini meresahkan warga.
"Perusahaan yang turut andil dalam kerusakan jalan harus ikut bertanggung jawab. Kami yakin dengan kolaborasi ini, masalah jalan rusak di Riau bisa lebih cepat diatasi," tutupnya.