BPK Beri Opini WDP untuk LKPD Riau 2024, DPRD: Harus Jadi Catatan Serius
Ketua DPRD Riau Kaderismanto
GILANGNEWS.COM - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penilaian itu turun dari tahun sebelumnya yang selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menanggapi itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan, selama ini Provinsi Riau belum pernah mendapatkan WDP. Selama ini dia mendengar Provinsi Riau selalu mendapatkan WTP.
"Meski penilaian itu tidak menjadi persoalan tapi ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa ternyata pada tahun 2024 pengelolaan keuangan daerah itu tidak baik-baik saja," ujar Kade, Selasa (3/6/2025).
Untuk itu, ia berharap bagi yang terdapat catatan-catatan agar segera diselesaikan. Sehingga ke depan diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik.
"Bagaimanapun, Provinsi Riau dalam beberapa waktu yang lalu itu selalu WTP. Namun tahun 2024, kita dapat WDP. Tapi kita berharap pengelolaan keuangan 2025 ini dapat transparan, akuntabel dan betul-betul dikelola dengan baik," harapnya.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, ia juga berharap bisa membantu percepatan pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan target.
Dikatakannya, permasalahan ini baru tentang pengelolaan keuangan. Belum lagi berkaitan dengan bagaimana cara mencari uangnya.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus meningkat. Karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah.
"Jadi percepatan pembangunan itu tidak hanya sebagai slogan, akan tetapi betul-betul menjadi sebuah target kinerja yang tentu kita berharap Gubernur dapat memberikan target-target ini ke seluruh kepapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga yang menjadi harapan kita terlaksana," katanya.
"Saat ini, mata rakyat melihat kepada kita semua. Belum lagi membahas tentang meningkatkan pendapatan daerah, bicara soal mengelola keuangan saja kita belum sempurna," sambungnya.
Di samping meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi rakyat, kata dia, pemerintah juga harus bisa mengelola keuangan itu dengan baik dan tepat sasaran.