Pungli THL RSD Madani Diduga Bukan Kasus Tunggal, DPRD Pekanbaru Desak Audit Menyeluruh Seluruh OPD

Jumat, 25 Juli 2025

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE SH MH

GILANGNEWS.COM — Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru kian menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE SH MH, menegaskan bahwa kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik serupa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru.

“Kami melihat dugaan pungli di RSD Madani ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Bisa jadi praktik ini sudah menjadi pola sistemik di berbagai OPD lainnya. Maka ini harus menjadi momentum untuk pembenahan menyeluruh,” ujar Robin Eduar kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Robin mendesak Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru untuk segera turun tangan melakukan investigasi lintas OPD. Fokusnya adalah pemetaan, pendataan, serta penggalian informasi terkait potensi praktik pungli terhadap para tenaga non-ASN.

Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, keberadaan ribuan THL yang tersebar di seluruh OPD justru membuka celah besar bagi penyimpangan, terutama dalam proses rekrutmen dan penempatan.

“Jumlah THL jauh lebih banyak dari ASN. Karena itu, jika tidak diawasi secara ketat dan transparan, sistem ini mudah dimanipulasi. Kami ingin keadilan dan kejelasan untuk semua pihak,” tegasnya.

Robin juga menyoroti potensi kerugian negara akibat praktik ini. Ia menyebut bahwa dana APBD terus terbebani untuk menggaji THL, sementara oknum-oknum tertentu justru mengambil keuntungan pribadi dari sistem yang cacat.

“Ini bukan sekadar moral hazard. Ini menyangkut integritas aparatur dan marwah pelayanan publik. Jika terbukti ada oknum bermain, harus ada sanksi tegas. Tidak boleh ada pembiaran,” katanya.

DPRD Pekanbaru pun membuka ruang aduan bagi para THL atau tenaga honorer yang pernah mengalami praktik serupa. Mereka dapat melapor ke DPRD, Inspektorat, atau langsung ke BKPSDM secara resmi.

“Ini soal keadilan dan keberanian membongkar sistem yang kotor. Jangan sampai para THL jadi korban, sementara oknum tak bertanggung jawab terus diuntungkan,” pungkasnya.

Robin juga meminta Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk bersikap tegas dan tidak ragu mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, kepemimpinan yang berani membersihkan birokrasi dari praktik-praktik curang adalah kunci kepercayaan publik.